KontraS: Warga Desa Wadas Bisa Menolak Pembangunan Tambang

Sementara itu, anggota Komnas HAM, Beka Ulung, mengatakan dari 617 warga Wadas yang tanahnya akan dijadikan lokasi penambangan andesit, 346 warga menyatakan setuju. Selain itu, tidak ada pelanggaran hukum dalam rencana penambangan tersebut.

“Warga yang menolak memang sempat mengajukan upaya hukum, mereka menggugat ke PTUN dan ditolak hakim. Warga juga melayangkan gugatan sampai tingkat kasasi dan juga ditolak. Artinya, karena PTUN dan kasasi sudah ditolak, berarti tidak ada proses yang dilanggar,” ujar Beka seperti dikutip Antara, Rabu (9/2).

KontraS sangat menyayangkan kekerasan yang dilakukan oleh apparat kepada sebagian warga yang menolak. Pihaknya menilai, aparat kepolisian menyikapi penolakan warga dengan intimidatif dan sewenang-wenang. Padahal, seharusnya konflik semacam ini seharusnya diselesaikan dengan mekanisme hukum.

Selain itu, pengukuran tanah yang menjadi pemicu terjadinya bentrokan, kata Rozy, semestinya tidak bisa dilakukan, karena ada sengketa dengan masyarakat yang harus diselesaikan hingga mencapai kata mufakat.

Terkait kericuhan yang terjadi, ia menilai  pihak kepolisian seharusnya bertanggung jawab. “Karena mereka yg mengirimkan pasukan begitu banyak. Selain itu, tentu Gubernur Jawa Tengah yang kami anggap gagal berpihak pada masyarakat,” ucapnya.

Kericuhan yang terjadi sejak Selasa (8/2), mendorong  Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo turun tangan menemui sejumlah warga Desa Wadas untuk menjelaskan duduk perkara rencana pembangunan waduk Bener. Pembangunan ini merupakan salah satu proyek strategis nasional pemerintah.

“Tidak usah saling menyakiti hati perasaan warga, diajak rembugan semuanya, nanti panjenengan (Anda) yang sudah mendapat ganti rugi, uangnya jangan dipakai sembarangan, (uang itu) untuk beli tanah atau rumah pengganti,” kata Ganjar seperti dilansir Antara, Rabu (9/20).

Ganjar juga meminta pihak kepolisian untuk membebaskan warga yang diamankan sejak hari sebelumnya. Selain itu, dirinya menyatakan masih membuka ruang diskusi dan dialog selebar-lebarnya kepada masyarakat yang masih menolak proyek pembangunan tersebut.