Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel Fortune IDN lainnya di IDN App
DIPHA PRESS PHOTOS 2024-2.jpg
Ketua PPIH Arab Saudi, Muchlis Hanafi, di Kantor Daker Makkah (Dok. Kemenag)

Jakarta, FORTUNE - Memasuki hari kesepuluh operasional ibadah haji 1446 H/2025 M, Kementerian Agama Republik Indonesia mencatat sebanyak 61.404 jemaah haji reguler telah diberangkatkan ke Tanah Suci. Di sisi lain, lebih dari 202 ribu jemaah telah memperoleh visa haji melalui sistem e-Hajj yang langsung terintegrasi dengan otoritas Arab Saudi.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri, M. Zein. Dia menjelaskan bahwa hingga Sabtu, 10 Mei 2025 terdapat 158 kelompok terbang (kloter) yang telah diterbangkan oleh tiga maskapai, yakni Garuda Indonesia, Saudia Airlines, dan Lion Air.

“Garuda Indonesia menerbangkan 82 kloter dengan 30.446 jemaah, Saudia Airlines 69 kloter dengan 28.028 jemaah, dan Lion Air 7 kloter dengan 2.930 jemaah,” ungkap Zein, dalam keterangan pers, (12/5).

Ia juga menyoroti pentingnya pelayanan di asrama haji sebagai gerbang awal keberangkatan, mulai dari pemeriksaan kesehatan, distribusi uang living cost sebesar SAR750, hingga penguatan materi manasik.

Namun, Zein turut menyampaikan kabar duka atas wafatnya delapan jemaah haji hingga saat ini. “Pemerintah telah memberikan layanan pemulasaraan, pemakaman, dan pelaksanaan badal haji, serta menjamin hak-haknya melalui perlindungan asuransi,” katanya. Ia menambahkan, pada 10 Mei sebanyak 21 kloter terbang membawa 8.261 jemaah dari sejumlah embarkasi di Indonesia dan jumlahnya akan terus bertambah.

Sistem syarikah jadi fondasi layanan haji 2025

Pada penyelenggaraan haji tahun ini, pemerintah Indonesia melakukan transformasi besar dengan menerapkan sistem layanan berbasis syarikah secara penuh di Makkah. Mengutip siaran pers Kementerian Agama, Ketua PPIH Arab Saudi, Muchlis Hanafi, menjelaskan di Kantor Daker Makkah bahwa perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan yang lebih profesional, terstruktur, dan berorientasi pada kenyamanan jemaah.

“Perubahan sistem ini bertujuan untuk memastikan setiap jemaah haji Indonesia mendapatkan layanan yang lebih terstruktur, profesional, dan optimal,” jelas Ketua PPIH Arab Saudi, Muchlis Hanafi, di Kantor Daker Makkah

Ia mengakui adanya tantangan dalam penerapan sistem baru ini, terutama terkait kloter campuran akibat perbedaan waktu penerbitan visa, revisi manifes, serta sinkronisasi data. Kloter campuran ini menggabungkan jemaah dari beberapa syarikah dalam satu kelompok. Namun, PPIH menjamin seluruh jemaah tetap mendapatkan hak layanannya.

“Penempatan hotel di Madinah tetap mengacu pada susunan kloter demi kenyamanan jemaah, meski ini menjadi tantangan bagi syarikah dalam pemberian layanan,” terang Muchlis.

“Sementara untuk penempatan hotel di Makkah berdasarkan syarikah. Ini juga berlaku dalam layanan puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina (Armuzna),” katanya, menambahkan.

Layanan utama seperti akomodasi, konsumsi, transportasi, bimbingan ibadah, dan distribusi kartu Nusuk juga terus berjalan secara bertahap dan lancar. PPIH memastikan sistem berbasis syarikah memungkinkan kontrol dan koordinasi yang lebih baik di lapangan, khususnya pada fase puncak ibadah. “Dengan skema ini, kami memastikan layanan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina lebih terorganisir, mulai dari transportasi hingga akomodasi,” kata Muchlis.

Sistem ini telah diterapkan sejak 2022 oleh otoritas Arab Saudi, dan Indonesia menyambutnya dengan sejumlah penyesuaian bertahap. Penjaminan hak jemaah tetap menjadi fokus utama, termasuk penyediaan makan tiga kali sehari, layanan penginapan, transportasi, serta bimbingan manasik.

Meskipun pengelompokan layanan di Makkah mengikuti syarikah, Muchlis menegaskan bahwa proses pemulangan jemaah akan tetap mengikuti skema kloter seperti saat pemberangkatan. Hal ini bertujuan untuk menjaga keteraturan data dan memperhatikan kenyamanan sosial di antara sesama jemaah.

Editorial Team