Keberadaan BSI Tidak Timbulkan Monopoli

Tribuana Tunggadewi mengatakan hasil analisis dan evaluasi KPPU menunjukkan tidak terdapat perubahan kendali sebelum dan sesudah transaksi penggabungan tiga bank syariah milik negara ini.

“Sehingga memperhatikan hal tersebut, berdasarkan konsep bahwa anak perusahaan BUMN merupakan satu kesatuan dengan perusahaan BUMN atau single economic entity serta state action doctrine, maka BSI dikecualikan,” ujarnya.

Melalui prinsip syariah yang mendasari merger, yaitu bersatu dan ber-taawun (tolong menolong), kata Tribuana, diharapkan kehadiran BSI bisa mempercepat pertumbuhan perbankan syariah di tingkat nasional. Bahkan, secara luas dapat menjadi energi baru ekonomi Indonesia.

Menurut Tribuana, pangsa pasar bank syariah masih sangat kecil, yaitu di bawah 7 persen. Padahal, Indonesia adalah negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Data Kementerian Dalam Negeri per Agustus 2021 menunjukkan populasi penduduk beragama Islam di Indonesia mencapai 231 jiwa atau sekitar 85 persen dari total jumlah penduduk Indonesia.

Terkait situasi ini, BSI dibentuk dengan tujuan untuk memperkuat dan mengembangkan ekosistem ekonomi syariah serta industri halal nasional bersama-sama dengan institusi syariah lain, baik korporasi, perbankan, ritel, UMKM, koperasi, bahkan organisasi kemasyarakatan.

“Dalam prosesnya tentu kami selalu terbuka untuk bisa berkolaborasi dengan seluruh institusi syariah yang ada demi mewujudkan perekonomian Indonesia yang jauh lebih baik di masa datang,” ujar Tribuana

Dalam hematnya, sebagai bank syariah terbesar di Indonesia BSI terus berkomitmen mendukung upaya pemerintah memulihkan ekonomi, termasuk memacu pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah.

“BSI selalu berkomitmen untuk memberikan solusi dan layanan terbaik untuk seluruh segmen, baik korporasi, ritel, maupun UMKM. BSI pun siap berkolaborasi dan bersinergi dengan semua pihak untuk memperluas ekosistem keuangan syariah di Indonesia,” katanya.