Kongres Ekonomi Umat II MUI Lahirkan 9 Resolusi Jihad Ekonomi

Resolusi Jihad Ekonomi Umat yang merupakan hasil kongres yang mengusung tema 'Arus Baru Penguatan Ekonomi Indonesia' itu terdiri dari sembilan poin, yaitu:

1. Gerakan produksi dan belanja nasional,
2. mewujudkan Indonesia sebagai Pusat Halal Dunia, 
3. mengoptimalkan Ziswaf untuk menggerakkan ekonomi Umat, 
4. menghadirkan lembaga penjaminan nasional syariah untuk usaha ultra mikro dan mikro yang mudah, murah dan aman,
5. mempercepat terciptanya model bisnis unggulan daerah yang dijalankan secara profesional, 
6. memperkuat model kemitraan antara UMKM dengan BUMN/BUMD dan usaha besar, 
7. mendorong dan mengawal terciptanya regulasi sistem Ekonomi Syariah Nasional/Daerah,
8. mendorong ekosistem ekonomi syariah melalui digitalisasi dan integrasi dana komersial dan dana sosial Islam, dan
9. mengamanatkan kepada Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat untuk mengawal hasil Kongres Ekonomi Umat.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) MUI, Buya Amirsyah Tambunan menambahkan, KEU II juga menghasilkan kesepakatan untuk mewujudkan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah melalui digitalisasi dan integrasi dana komersial dan dana sosial Islam. KEU II juga mengamanatkan kepada Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat (KPEU MUI) untuk mengawal hasil kongres ekonomi umat ini.

Hasil Kongres Ekonomi Umat ini, kata dia, telah melalui perdebatan yang dinamis. Dia menjelaskan, salah satu fokus dalam resolusi itu ialah menekankan pentingnya memperkuat ekonomi umat dan bangsa.

Kepala Badan Ekonomi Syariah KADIN, Taufan EN Rotorasiko, mengatakan pihaknya sangat mendukung hasil dari Kongres Ekonomi Umat kedua tersebut.

"Kami merasakan visi dan misi Badan Ekonomi Syariah KADIN sejalan dengan Resolusi Jihad Ekonomi yang diluncurkan oleh MUI. Kami lihat poin-poinnya, dan ini juga sejalan dengan apa yang diperjuangan KADIN. InsyaAllah dengan semangat yang sama ini, cita-cita pemerintah menjadikan Indonesia sebagai Pusat Halal Dunia pada 2024 akan tercapai," kata Taufan.

Kongres Ekonomi Umat II ditutup oleh Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin. Dalam sambutannya, Wapres menekankan bahwa ekonomi syariah yang ingin dibangun adalah ekonomi yang inklusif.

"Kita ingin melihat pertumbuhan ekonomi yang dapat mengurangi ketimpangan, baik dari sisi pendapatan, gender, maupun wilayah," ujar Wapres.

Wapres mengatakan, agar usaha syariah dapat lebih berkembang diperlukan penyemaian pelaku usaha melalui program pengembangan terpadu. Perluasan usaha syariah perlu ditopang oleh program penyemaian pelaku usaha melalui pusat-pusat inkubasi bisnis di berbagai daerah.

Keterlibatan pelaku usaha di dalam ekosistem ekonomi dan keuangan syariah sangatlah penting. Oleh karena itu, Wapres berharap MUI dapat turut berkontribusi mendorong pelaku usaha syariah melalui pusat inkubasi bisnis.

Ketersediaan infrastruktur ekonomi dan keuangan syariah seperti perbankan, asuransi, pasar modal ibarat sebuah bis, yang akan bermanfaat bila memiliki penumpang, yaitu para pelaku usaha. Hal itu menjadi landasan bagi MUI untuk mendirikan dan mengembangkan pusat inkubasi bisnis di berbagai daerah.