Unit Usaha Syariah Asuransi Wajib Spin-Off, Ini Poin Aturannya

Ia menjelaskan, POJK 11 Tahun 2023 mengatur bahwa Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi wajib melakukan pemisahan unit syariah apabila unit syariah telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh OJK. 

Pertama, nilai dana tabarru’ dan dana investasi peserta unit syariah telah mencapai paling sedikit 50 persen dari total nilai dana asuransi, dana tabarru’ dan dana investasi peserta pada perusahaan induknya. 

Kedua, ekuitas minimum unit syariah telah mencapai paling sedikit sebesar: Rp100 miliar bagi unit syariah Perusahaan Asuransi; dan Rp200 miliar bagi unit syariah Perusahaan Reasuransi. 

Selain itu, Pemisahan unit syariah juga dilakukan dalam hal terdapat permintaan sendiri (inisiatif) dari perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi atau pelaksanaan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka konsolidasi. 

Bentuk pemisahan unit syariah dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu mendirikan perusahaan asuransi atau reasuransi syariah baru hasil pemisahan unit syariah. Dan diiikuti dengan pengalihan portofolio kepesertaan kepada perusahaan asuransi syariah atau perusahaan reasuransi syariah baru hasil pemisahan unit syariah. 

Atau cara kedua ialah mengalihkan seluruh portofolio kepesertaan pada unit syariah kepada perusahaan asuransi syariah atau perusahaan reasuransi syariah yang telah memperoleh izin usaha.

OJK menyatakan, perusahaan asuransi atau reasuransi yang memiliki unit syariah wajib melakukan pemisahan unit syariah dengan batas waktu paling lambat 31 Desember 2026. 

"Harapan dari ketentuan ini adalah setelah tanggal 31 Desember 2026 sudah tidak ada lagi unit syariah yang beroperasi di industri asuransi dan reasuransi," kata Aman. 

Ia menambahkan, perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi yang melakukan pemisahan unit syariah dengan cara mendirikan perusahaan asuransi atau reasuransi syariah baru dan belum memenuhi persyaratan ekuitas minimum, maka wajib melakukan berbagai syarat. 

Antara lain seperti penambahan ekuitas unit syariah yang berasal dari pemegang saham perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi. Lalu bisa melakukan penambahan ekuitas unit syariah yang berasal dari investor baru. Atau pengalihan seluruh portofolio kepesertaan unit syariah kepada perusahaan asuransi syariah atau perusahaan reasuransi syariah yang telah memperoleh izin usaha. 

Perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi yang memiliki unit syariah wajib menyampaikan rencana kerja pemisahan unit syariah kepada OJK untuk mendapatkan persetujuan paling lambat 31 Desember 2023.