Wapres: Keberadaan Rumah Sakit Syariah jadi Kebutuhan Mendesak

Wapres menyampaikan, pelayanan kesehatan pada rumah sakit syariah misalnya, tidak hanya memberikan nilai tambah dari standar pelayanan, seperti menjamin hak-hak pasien dalam transaksi, menu makanan, dan obat-obatan halal. Namun lebih dari itu, rumah sakit syariah memperhatikan tata kelola rumah sakit yang sesuai dengan prinsip syariah.

Dia mengatakan kesehatan dalam Islam adalah perkara yang penting. Tidak saja saat menghadapi kondisi pandemi seperti saat ini, tetapi secara umum kesadaran diri untuk menjaga dan memelihara diri dari bahaya penyakit itu dibenarkan oleh syariat, amrun diniyun syar’iyyun himaiyyun ihtiraziyyun.

"Itu masalah agama yang sesuai syariah dalam rangka menjaga dan memelihara diri. Kesadaran masyarakat Indonesia, bahkan dunia, akan pentingnya kesehatan pun semakin meningkat. Kita menyaksikan naiknya tren konsumsi makanan sehat yang juga dipengaruhi oleh meningkatnya kesadaran mengenai kesehatan," katanya.

Dia menyampaikan akibat pandemi, kesadaran akan aspek kesehatan justru semakin meluas, di mana banyak orang kemudian mengadopsi kebiasaan makan yang sehat.

Produk dan pelayanan yang memperhatikan aspek etika, kesehatan, keamanan, dan keramahan lingkungan pun menjadi semakin diminati. Demikian pula dengan bidang pelayanan kesehatan, kata dia, terdapat potensi besar sekaligus kebutuhan yang tinggi untuk menghadirkan sistem pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kaidah Islam di Indonesia.

Wapres mengatakan dalam penyelenggaraannya, rumah sakit syariah melandaskan pada prinsip maqashidus syariah (tujuan syariah), yang antara lain memelihara agama (hifdz ad-din), memelihara jiwa (hifdz an-nafs), memelihara keturunan (hifdz an-nasl), memelihara akal (hifdz al-aql), dan memelihara harta (hifdz al-mal).

"Rumah sakit syariah wajib mengikuti dan merujuk fatwa Dewan Syariah Nasional MUI yang berkaitan dengan hukum Islam kontemporer bidang kedokteran (al-masa’il al-fiqhiyah al-waqi’iyah al-thibbiyah)," kata Wapres.

Menurutnya, pelayanan kepada pasien juga mengikuti standar pokok, seperti asesmen spiritual, penjagaan ibadah wajib, termasuk salat; upaya penyembuhan berbasis Al-Qu’ran, quránic healing; bimbingan kerohanian; penjaminan talqin; dan pemulasaraan jenazah sesuai syariah.

Adapun saat ini, kata Wapres, terdapat 3.120 rumah sakit di Indonesia, baik rumah sakit swasta maupun rumah sakit pemerintah. Sekitar 500 rumah sakit menjadi anggota Majelis Upaya Kesehatan Islam Seluruh Indonesia (MUKISI).

"Pemerintah terus mendorong pengembangan industri kesehatan syariah yang akan mendukung kekuatan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Industri kesehatan syariah tidak hanya melibatkan institusi penyedia layanan kesehatan syariah seperti rumah sakit, tetapi juga penyedia fasilitas seperti alat kesehatan, obat-obatan, dan farmasi," katanya.

Ketua Umum Majelis Upaya Kesehatan Islam Seluruh Indonesia (MUKISI), dr. Masyhudi menyampaikan, bahwa konsep syariah tersebut bermula dari inisiasi asosiasi rumah sakit Islam. Setelah itu, barulah konsep tersebut mendapatkan legitimasi dan pengakuan dari MUI. 

“Ada dua lembaga yang berperan dalam penyiapan dan penetapan standar sertifikasi RS Syariah di Indonesia, yaitu MUKISI dan DSN-MUI,” katanya dalam seminar bertajuk "Mengenal RS Syariah dan Kewaspadaan Masyarakat terhadap Covid-19 Varian Omicron", Rabu (12/1).

Dia juga sependapat, bahwa kesadaran masyarakat terhadap kesehatan meningkat dan mereka membutuhkan layanan kesehatan yang sesuai syariah. Kebutuhan ini direspons rumah sakit tersebut dengan mengupayakan sertifikasi syariah untuk menjadi RS syariah.

"Sesuai dengan kajian marketing, saat ini umat Islam (Indonesia), sekitar 21 persennya umat Islam di Indonesia yang ingin pola hidupnya sesuai dengan syariah," kata Masyhudi.

Menurut data MUKISI per 12 Januari 2022, dari 71 rumah sakit syariah yang ada di Indonesia, hanya 24 yang telah mendapatkan sertifikat resmi. Perinciannya yakni, di Provinsi Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Aceh, Lampung, Medan, Riau, Palembang, Pangkal Pinang, Nusa Tenggara, Kalimantan, dan DKI Jakarta. Selebihnya ada 9 rumah sakit dalam proses prasurvei, 18 pendampingan, 2 re-sertifikasi syariah, dan 18 sedang proses mendaftar pendampingan.