Amazon Hingga Google Buka Kantor di Arab Saudi

Dalam upayanya untuk meningkatkan perekonomian dan menarik investasi internasional, MBS telah melonggarkan pembatasan terhadap percampuran gender, mengizinkan perempuan mengemudi, dan meningkatkan hiburan publik. Namun, terbatasnya pilihan yang tersedia dan kebijakan seperti larangan alkohol yang masih berlaku membuat banyak eksekutif asing ragu untuk tinggal di negara tersebut.

Meskipun demikian, status Saudi sebagai negara dengan perekonomian terbesar di kawasan ini, dengan rencana investasi triliunan dolar untuk menjadi pusat pariwisata dan komersial, telah mendorong banyak perusahaan multinasional untuk mempertimbangkan kembali cara mereka beroperasi di Timur Tengah.

Langkah Saudi ini dianggap sebagai upaya bersaing dengan Dubai, pusat bisnis terkemuka di Timur Tengah yang lama menjadi favorit perusahaan multinasional karena gaya hidup, pajak rendah, dan konektivitasnya.

Sebagian besar perusahaan global tradisional mengelola operasi mereka di Timur Tengah dari kantor di Dubai, pusat komersial dan keuangan di kawasan itu, dengan memiliki kantor yang lebih kecil di kota-kota Saudi, termasuk Riyadh atau Dammam, dekat dengan kantor pusat perusahaan minyak Saudi Aramco. Namun, belum jelas apa arti kantor pusat di Riyadh bagi operasi di tempat lain di wilayah tersebut.

Microsoft menyatakan bahwa Arab Saudi masuk ke dalam wilayah CEMA - Eropa Tengah & Timur, Timur Tengah & Afrika. 

"Di wilayah yang sangat beragam ini, kami memiliki sejumlah kantor pusat, termasuk satu di Arab Saudi," kata pernyataan itu.

Senada, Google juga sedang bekerja sama dengan otoritas terkait mengenai persyaratan tersebut, sementara Airbus menjelaskan bahwa pembukaan kantor di telah sesuai sesuai dengan peraturan negara.

Menurut peraturan Saudi, perusahaan dapat diberikan izin kantor pusat khusus jika mereka mendirikan pusat di Riyadh yang memenuhi berbagai kriteria. 

Persyaratan yang dimaksud termasuk memiliki minimal 15 staf dan dua negara lain yang melaporkan ke sana. Sebagai imbalannya, Riyadh menawarkan insentif berupa keringanan pajak dan pengecualian aturan untuk mempekerjakan warga Saudi.

Pemerintah mengumumkan pada bulan Desember bahwa mereka akan memberikan keringanan pajak selama 30 tahun bagi perusahaan yang memiliki izin kantor pusat regional tertentu. 

Namun, rencana Saudi ini juga menimbulkan kebingungan, dengan beberapa eksekutif menyatakan ketidakjelasan terkait peraturan untuk jenis bisnis tertentu dan entitas pemerintah Saudi mana yang tercakup dalam pembatasan pengadaan. 

Apakah peraturan ini akan berdampak pada perusahaan yang memiliki kontrak dari entitas seperti lembaga pengelola dana kekayaan negara (Sovereign Wealth Fund) masih menjadi sumber utama ketidakpastian.

Kementerian Investasi tidak memberikan tanggapan terhadap permintaan komentar. Dalam pernyataan pada bulan Desember, disebutkan bahwa lebih dari 200 perusahaan telah menerima izin kantor pusat. Beberapa perusahaan, termasuk Bechtel, PwC, dan PepsiCo, telah mengumumkan bahwa mereka menjadikan Riyadh sebagai markas regional untuk operasi mereka.