Aspakrindo: Aturan Baru Kripto Dorong Peningkatan Keamanan Investor

Ada sejumlah poin penting yang mesti diketahui publik soal regulasi aset kripto teranyar ini, kata Harmanda. Menurutnya, investor dengan pemahaman yang cukup bisa mendalami industri yang tergolong baru.

Dia menyebut inti Perba No 11 Tahun 2022 ini dalam penyediaan keamanan lebih tinggi kepada investor aset kripto domestik, terutama dalam soal penentuan listing dan delisting aset kripto. Sebagai misal, aturan itu melarang exchanger untuk melakukan perdagangan kripto yang berada di luar daftar aset kripto legal. Lalu, peraturan ini juga memuat pedoman teknis baru tentang penilaian aset kripto yang layak dianggap legal di Indonesia.

Berdasarkan aturan sama, terdapat teknis waktu pelaksanaan peninjauan kembali status legalitas minimal setiap satu tahun sekali, serta pencabutan aset kripto yang berada di platform pertukaran kripto di Indonesia.

Lalu, aturan tersebut memuat klausul sanksi bagi pedagang aset kripto yang melanggar peraturan baru ini. Itu belum termasuk soal pihak mana saja yang bisa menjadi tim penilaian status legalitas aset kripto di dalam negeri.

"Aturan ini memberikan ruang juga bagi pelaku industri untuk menjadi bagian dalam penilaian aset kripto. Aspakrindo mendukung langkah ini dan meminta Bappebti segera membentuk tim kajian aset kripto sebagaimana dimaksud dalam Perba secepatnya untuk mengisi ruang kosong sebelum terbentuknya bursa," ujar Harmanda.

Harmanda pun mengatakan pelaku usaha di industri kripto memiliki pedoman yang jelas dalam menjalankan bisnisnya untuk menentukan token kripto mana yang bisa diperdagangkan dan mana yang tidak. Langkah ini melindungi investor dari token atau koin yang berisiko terlalu tinggi hingga membahayakan dana investasi mereka.

"Penambahan daftar aset kripto ini akan berpengaruh pada kenaikan transaksi kripto dan minat investor," katanya.

Dia berpendapat langkah ini akan menjadi cara regulator menjaga pertumbuhan industri kripto di Indonesia. “Melihat regulasi ini masih baru, butuh waktu untuk mengetahui apakah penerapannya akan berdampak luas untuk kemajuan industri kripto di Indonesia," katanya.

Sebelumnya, Bappebti menyebut Penyesuaian daftar aset kripto yang diperdagangkan ini merupakan usulan dari pelaku pasar serta berdasar atas evaluasi Bappebti.

“Hal tersebut dilakukan untuk memberikan kepastian hukum agar masyarakat yang akan berinvestasi mendapatkan informasi dan panduan yang jelas atas setiap jenis aset kripto yang diperdagangkan,” kata Didid.