Dukung UMKM, Pemerintah Akan Atur Ulang Kebijakan Ekonomi Digital

Pada 2030, nilai ekonomi digital Indonesia diproyeksi mencapai Rp4.531 triliun, atau melejit 8 kali lipat dibandingkan 2020. Teten menyebut prospek ekonomi digital sedemikian mesti diantisipasi. Menurutnya, itu agar sektor ini tidak dibanjiri dengan produk impor.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah menugaskan jajarannya untuk melindungi e-commerce dalam negeri agar tidak sampai seperti yang terjadi di India. Di negara tersebut, katanya, produk e-commerce justru mayoritas datang dari luar negeri.

“Bersama stakeholder terkait, termasuk Kementerian Perdagangan, kami terus menyempurnakan regulasi terkait perdagangan melalui sistem elektronik untuk melindungi UMKM pada lokapasar daring, PPMSE lokal, serta konsumen atau masyarakat luas,” katanya.

Platform e-commerce yang berkembang di Indonesia, kata Teten, harus menjadi peluang bagi UMKM untuk memasarkan produknya. Adanya e-commerce diharapkan membuat para pelaku UMKM yang ada di pelosok daerah bisa berjualan secara digital.

“Jadi, setelah bisnisnya diberikan perlindungan, konsumennya juga harus dilindungi jangan sampai banyak yang merasa dirugikan. Sehingga, besarnya potensi ekonomi digital ini benar-benar bisa dirasakan manfaatnya,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Teten juga menyampaikan ihwal perlindungan kekayaan intelektual bagi UMKM menyusul fenomena duplikasi produk mereka di marketplace. Menurutnya, tidak sedikit UMKM yang baru saja dijual, namun sudah ada produk luar negeri yang meniru.

“Ada persoalan dengan HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) di sini. Bahkan sampai sarung-sarung pekalongan ada yang dijual lewat e-commerce crossborder, jangan sampai para UMKM yang punya inovasi begitu naik di e-commerce langsung ada yang menirunya,” kata MenKopUKM.