Filipina Bakal Larang Pengguna Medsos yang Pakai Akun Anonim

RUU itu tidak menjelaskan bagaimana mengenali apakah nama atau nomor yang digunakan seseorang untuk mendaftar akun media sosial palsu. Namun, RUU mengatur hukuman penjara atau denda besar—atau bahkan keduanya—jika informasi yang diberikan fiktif.

Pada Mei nanti, Filipina akan menggelar pemilihan umum untuk memilih presiden, anggota parlemen dan ribuan jabatan politik. Media sosial dikhawatirkan bakal menjadi medan pertempuran kampanye utama.

Kemenangan Rodrigo Duterte dalam pemilu presiden 2016 dikritik para lawannya karena memanfaatkan provokasi di media sosial dengan mengerahkan para influencer. Seperti terjadi di Indonesia, kampanye politik pun dihiasi penyebaran disinformasi untuk mendiskreditkan dan mengancam lawan.

Kantor kepresidenan Filpina telah menolak tudingan itu dan mengatakan tidak memaafkan penyalahgunaan media sosial

Sementara itu, Twitter dan Facebook di Filipina menerima tekanan untuk dapat memerangi berita palsu dan akun akal-akalan. Facebook menolak mengomentari undang-undang Filipina, sedangkan Twitter tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Filipina dapat menjadi contoh kasus tindakan pemerintah terhadap akun anonim di media sosial. Namun, rencana serupa sebelumnya telah diperkenalkan oleh sejumlah negara.

Pemerintah Australia sebelumnya sudah memperkenalkan rencana serupa. Pada November 2021, Australia menyatakan sedang menyusun UU yang akan memaksa perusahaan media sosial mengungkapkan identitas pengguna anonim sebagai upaya menindak provokasi.

Perusahaan media sosial juga diminta mengumpulkan perincian data pengguna, memungkinkan pengadilan untuk memaksa perusahaan menyerahkan identitas pengguna jika ada kasus pencemaran nama baik, dan bertanggung jawab secara hukum atas konten yang mereka terbitkan dari pengguna sekaligus menghilangkan tanggung jawab dari individu dan maupun perusahaan yang mengelola akun.

“Dunia online seharusnya tidak menjadi dunia yang liar tempat para bot, (pengguna) fanatik, dan lainnya dapat secara anonim berkeliling dan menyakiti orang,” kata Perdana Menteri Australia, Scott Morrison, sembari menambahkan RUU akan diperkenalkan ke parlemen pada awal tahun ini, seperti dikutip dari ABC.

Inggris pun tengah menimbang kebijakan tentang pendaftaran akun media sosial dalam upaya mengekang anonimitas daring menyusul pembunuhan seorang anggota parlemen tahun lalu.

Tahun lalu, India menyatakan Facebook, YouTube, Twitter, dan TikTok harus mengungkapkan identitas pengguna jika diminta lembaga pemerintah. 

Sejumlah ahli meragukan efektivitas aturan mengenai anonomitas pengguna media sosial. Kepada ABC, Emily van der Nagel, pakar anonimitas daring dari Monash University, berpendapat bahwa aturan tersebut layaknya memperlakukan anonimitas sama dengan perilaku anti-sosial dan pelecehan.

"Gagasan bahwa dengan menghilangkan anonimitas berarti menyingkirkan masalah bukanlah hal baru,” ujar Nagel.

Pernyataan Nagel didukung penelitian di Twitter soal rasisme yang terjadi pada sejumlah pemain Inggris di Final Euro 2021. Dalam penelitian itu disebutkan 99 persen dari akun yang diblokir, untuk lebih dari 1.600 cuitan pelecehan tersebut, bukanlah akun anonim.

Alih-alih membuat aturan soal anonimitas, Nagel menyarankan pemerintah negara melakukan tekanan terhadap platform untuk meningkatkan standar perilaku, termasuk memoderasi ujaran kebencian, dan menyesuaikan algoritme untuk membentuk jenis unggahan apa yang sedang populer atau tampaknya berada dalam tren.