Masuk RUU PPSK, Posisi Aset Kripto Sebagai Komoditas Dipertanyakan

Tokocrypto masih mendalami inti dan pasal dalam RUU PPSK mengingat regulasi tersebut masih dalam pembahasan antarlembaga, kata Edi.

“Kami sebagai pelaku industri hanya butuh kepastian regulasi yang bisa melindungi dan mendorong pengembangan ekosistem aset kripto di Indonesia untuk tumbuh sehat,” kata Endi.

Menurutnya, pelaku usaha pada dasarnya senantiasa mendukung upaya pemerintah sebagai regulator dalam memperkuat ekosistem industri aset kripto. Hal tersebut, kata dia, merupakan bentuk dukungan terhadap perkembangan industri aset kripto dalam beberapa tahun belakangan.

“Kami juga terus berkomunikasi dengan seluruh stakeholder untuk diskusi menerbitkan regulasi yang tepat dan mengedepankan asas keadilan. Hal ini akan berdampak positif bagi industri kripto yang sedang tumbuh,” jelasnya.

Sementara, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies, Bhima Yudhistira, berpendapat konsekuensi masuknya aset kripto dalam RUU  PPSK artinya pengawasan dan regulasi aset kripto berada di bawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI). Padahal, selama ini aset kripto diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

“Kalau pengawasan diatur oleh OJK padahal aset kripto bukan didefinisikan sebagai mata uang melainkan komoditi, maka akan terdapat dualisme pengawasan. Tentu ini membuat banyak  pihak bertanya, bagaimana aset kripto didefinisikan ke depannya, apakah sebagai mata uang atau komoditi?” kata Bhima dalam rilis pers, Senin (10/10).

Menurut Pasal 205, pihak yang menyelenggarakan inovasi teknologi sektor keuangan (ITSK) wajib menyampaikan data dan informasi ke BI dan OJK sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing. Dalam Pasal 205 ayat 1 disebutkan Bank Indonesia dan OJK melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan ITSK sesuai dengan ruang  lingkup kewenangannya.

“Dijadikannya BI dan OJK sebagai pihak  yang menjadi otoritas atas aktivitas aset kripto juga menjadi pertanyaan mengingat selama ini mereka tidak memiliki tugas, fungsi, ataupun infrastruktur untuk  mengatur perdagangan komoditi yang selama ini berada dalam ranah otoritas Bappebti,” ujarnya.

Jumlah investor aset kripto per Agustus 2022 mencapai 16,1 juta orang. Sedangkan, nilai transaksi aset kripto pada delapan bulan pertama tahun ini mencapai Rp249,3 triliun.

“Dengan melihat pasar yang cukup besar, dan memerlukan  infrastruktur yang mumpuni, sudah selayaknya Bappebti ikut dilibatkan aktif dalam  pembahasan RUU PPSK terkait posisi aset kripto. Bappebti pun saat ini sedang melakukan pembenahan infrastruktur pasar aset kripto, sehingga diperlukan  koordinasi dan harmonisasi regulasi dengan OJK maupun BI,” katanya.