Menkeu: Anggaran Kemkominfo Terus Naik Demi Transformasi Digital

Menkeu menyampaikan, salah satu manfaat dari digitalisasi adalah mempersempit ruang praktik korupsi dalam penyelenggaraan kebijakan pemerintah. “Mengurangi kemungkinan terjadinya praktik bisnis yang tidak baik, yaitu korupsi atau kompromi terhadap integritas,” katanya.

Contohnya, pada dua sistem informasi yang digagas oleh Kemenkeu bersama beberapa Kementerian lain, yakni Sistem Informasi Pengelolaan batu Bara (Simbara) dan Sistem Informasi Terintegrasi untuk kegiatan hulu minyak dan gas (SIT Migas). Keduanya dinilai memberikan manfaat dalam hal ekosistem pengawasan terintegrasi, penyediaan data yang konsistem secara nasional, dan harmonisasi struktur neraca komoditas.

Kedua sistem informasi digital ini pun diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas, kecepatan, ketepatan, dan transparansi layanan pemerintah. “Kita harapkan juga ini akan menghilangkan kesempatan terjadinya praktik korupsi dari hulu hingga hilir,” ucap Sri Mulyani. 

Integrasi data digital akan menciptakan landasan integritas yang baik bagi pemerintah dan masyarakat, sehingga bisa terhindar dari praktik korupsi dan berbagai hal negatif lainnya.

Salah satu contohnya, simplifikasi proses bisnis layanan termasuk pada Penerimaan Negara Bukan pajak (PNBP), seperti yang dilakukan di sektor pelabuhan melalui konsep single billing. Layanan ini diterapkan untuk layanan kesehatan, mulai dari karantina hingga berbagai layanan lain yang terkait Kementerian Pertanian, Perhubungan, dan lain sebagainya.

“Kita berharap dengan implementasi di sepuluh pelabuhan (Kota Medan, Batam, Banten, Jakarta, Semarang, Surabaya, Balikpapan, Samarinda, Makassar, dan Kendari) kita melihat adanya kemajuan dari sisi efisiensi pelayanan, kepastian, dan juga pada saat yang sama, integrasi dari data menciptakan landasan integritas yang baik,” ujar Sri Mulyani.

Pemerintah menurutnya akan berfokus pada layanan single billing sesuai dengan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, yang menjadikan KPK sebagai koordinator. “Ini menekankan agar sistem pemerintahan makin ditransformasikan menggunakan sistem digitalisasi layanan,” ucapnya.

Contoh lain sisi pengawasan, PNBP dengan sistem informasi yang menjadi fasilitas bagi para Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), yaitu e-Mawas PNBP. Sistem kerjanya berbasis pada data analitik dan memantau proses bisnis serta temuan-temuan yang selama ini berulang, sehingga pemerintah makin mudah untuk menertibkan proses bisnis.

Setelah prosesnya sudah tertib, diharapkan akan menciptakan kepatuhan pembayaran PNBP. “Pemanfaatan aplikasi itu diharapkan mendorong dan memberdayakan APIP dari berbagai kementerian dan Lembaga dalam melakukan pengawasan penerimaan PNBP secara rutin, periodik, dan efektif,” katanya.