Sejumlah Kota Lakukan Moratorium Pembangunan Data Center di Tengah Ledakan AI
- Sejumlah pemerintah kota dan negara membekukan, membatasi, atau melarang pembangunan data center baru.
- Kebijakan tersebut terkait kekhawatiran biaya listrik, pasokan air, lahan, serta beban infrastruktur bagi masyarakat setempat.
- Berbagai wilayah menerapkan moratorium, pembatasan koneksi listrik, standar lingkungan, dan persetujuan masyarakat.
Jakarta, FORTUNE - Sejumlah pemerintah kota di berbagai negara mulai membekukan, membatasi, bahkan melarang pembangunan data center baru.
Melansir laman Reuters, langkah tersebut ditempuh seiring meningkatnya kekhawatiran akan kenaikan biaya listrik, tekanan terhadap pasokan air, kelangkaan lahan, serta beban yang ditanggung masyarakat setempat akibat infrastruktur penopang lonjakan AI.
Di Amerika Serikat misalnya, sejumlah kota da negara bagian telah menerapkan atau tengah menyiapkan pembatasan pembangunan data center.
“New York menjadi negara bagian pertama di Amerika Serikat yang menerapkan moratorium penuh terhadap pembangunan data center,” demikian laporan Reuters, dikutip Rabu (19/8).
Gubernur New York Kathy Hochul memberlakukan moratorium pembangunan data center selama satu tahun untuk fasilitas yang membutuhkan daya listrik 50 megawatt (MW) atau lebih.
Selama masa moratorium, Departemen Konservasi Lingkungan New York tidak akan menerbitkan izin diskresioner baru, sembari pemerintah menyusun standar untuk menilai dampak lingkungan dari pembangunan data center.
Sementara du Monterey Park, California, sejumlah warganya memberikan suara terkait pelarangan pembangunan data center secara permanen pada Juni 2026. Monterey Park menjadi kota pertama di Amerika Serikat yang memberlakukan larangan tersebut melalui pemungutan suara warga.
“Keputusan itu diambil setelah muncul penolakan masyarakat terhadap rencana pembangunan sebuah fasilitas data center di wilayah tersebut,” tulis Reuters.
Aksi lainnya dilakukan Gubernur Pennsylvania Josh Shapiro menandatangani perintah eksekutif yang mewajibkan perusahaan yang membangun data center AI di negara bagian tersebut memenuhi standar lingkungan dan transparansi, sekaligus memperoleh persetujuan dari masyarakat setempat.
Perintah yang berlaku segera itu mengeluarkan seluruh data center dari program perizinan Fast Track. Selain itu, kantor atau lembaga di bawah kewenangan Shapiro dilarang menandatangani perjanjian kerahasiaan (non-disclosure agreement/NDA) dengan pengembang data center.
Sementara di Texas, Gubernur Texas Greg Abbott memerintahkan penghentian sementara persetujuan proyek data center baru melalui proses interkoneksi jaringan listrik negara bagian.
Kebijakan tersebut dipicu kekhawatiran pembangunan data center dapat memicu lonjakan pemakaian listrik dan mengancam keandalan jaringan listrik, di saat penolakan masyarakat terhadap proyek-proyek tersebut semakin meningkat.
Berdasarkan arahan Abbott, pengembang wajib memberikan informasi lebih lengkap mengenai kebutuhan listrik, penggunaan air, insentif pajak, struktur kepemilikan, serta langkah-langkah untuk mengurangi dampak proyek terhadap masyarakat sekitar.
Selain Amerika Serikat, berikut daftar kota dan negara yang mulai melakukan pembatasan pembatasan pembangunan pusat data dan alasannya.
Amsterdam, Belanda
Default Image Amsterdam memberlakukan moratorium selama satu tahun terhadap pembangunan data center baru pada 2019. Pada April 2025, pemerintah kota memperpanjang pembatasan dengan melarang pembangunan data center baru maupun ekspansi fasilitas yang sudah ada hingga setidaknya 2030.
Secara terpisah, pemerintah Belanda sejak 2022 menerapkan larangan terhadap pembangunan fasilitas hyperscale di sebagian besar wilayah negara tersebut. Aturan itu membatasi fasilitas berskala besar hanya pada dua lokasi yang telah ditetapkan.
Namun, Microsoft memperoleh persetujuan pada Januari 2026 untuk sebuah proyek yang dibagi menjadi tiga menara. Masing-masing menara berada di bawah ambang batas ukuran yang ditetapkan dalam aturan tersebut.
Dublin, Irlandia
Default Image Operator jaringan listrik Irlandia secara efektif menghentikan koneksi baru data center di sekitar Dublin sejak 2021 setelah memperingatkan bahwa fasilitas-fasilitas tersebut memberikan tekanan terhadap jaringan listrik.
Pembatasan tersebut berakhir pada Desember 2025. Kini, data center baru yang ingin memperoleh koneksi diwajibkan memiliki pembangkit listrik sendiri di lokasi.
Australia
Default Image Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengatakan pemerintah akan membentuk lembaga bernama Office of AI untuk mengelola pengembangan standar AI, termasuk aturan bagi data center berukuran besar.
Aturan tersebut akan mencakup aspek lokasi, konsumsi listrik, dan penggunaan air. Pemerintah Australia berencana mengajukan rancangan undang-undangnya pada awal tahun depan.
Australia saat ini belum memiliki regulasi khusus mengenai AI. Negara tersebut masih mengandalkan sejumlah aturan mengenai privasi dan perlindungan konsumen serta kerangka etika AI yang bersifat sukarela.
Denmark
Default Image Pemerintah Denmark mengajukan rancangan undang-undang ke parlemen yang akan menempatkan data center baru sebagai prioritas terendah dalam memperoleh koneksi ke jaringan listrik.
Rancangan tersebut didukung kesepakatan lintas partai yang mewakili sekitar 80 persen anggota parlemen. Jika RUU itu disahkan, maka koneksi jaringan akan lebih dulu diprioritaskan untuk rumah tangga, layanan kesehatan, sektor industri, transportasi, dan proyek energi terbarukan.
Jaringan listrik Denmark menghadapi tekanan akibat meningkatnya permintaan listrik dan lonjakan permohonan koneksi, termasuk dari proyek-proyek data center berukuran besar.
