Pelaku Usaha Kripto Sambut Positif Rencana BI Soal Rupiah Digital

Baik aset kripto maupun rupiah digital ke depan takkan menganggu fungsi satu sama lain, kata Oscar. Aset kripto di Indonesia bukanlah alat pembayaran, melainkan sebuah komoditas atau aset yang dimanfaatkan untuk investasi. Regulasi mengenai aset kripto pun berada di bawah kewenangan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi.

“Jadi ini merupakan hal yang berbeda dan tidak akan mengganggu. Justru rupiah digital akan memudahkan akses ke perdagangan kripto di Indonesia karena sama-sama berbentuk digital,” kata Oscar. Menurutnya, rencana rupiah digital ini juga akan semakin mendorong ekosistem ekonomi digital dalam negeri. Dia mengatakan pemerintah dan pengusaha memiliki tujuan yang sama dalam meningkatkan literasi keuangan digital.

Ketua Umum Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo), Teguh Kurniawan Harmanda, menyatakan pemerintah telah membuka diri terhadap perkembangan teknologi layanan keuangan, terutama dalam memberikan kemudahan dan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Harmanda menyatakan aset kripto sebagai komoditas dan CBDC memiliki karakteristik yang berbeda. Menurutnya, keduanya bisa saling melengkapi dan berjalan beriringan.

“Keduanya bisa mendorong inklusi keuangan dengan menyediakan akses layanan yang mudah dan aman bagi populasi yang tidak memiliki rekening bank. Data Bank Indonesia pun mencatat ada sekitar 92 juta penduduk di Indonesia tak punya rekening bank,” katanya, Jumat (15/7).

Pembahasan mengenai desain CBDC terus menjadi perhatian bank sentral di setiap negara, termasuk Indonesia. Salah satunya mengenai skema yang paling cocok dalam implementasinya ke depan. Mayoritas bank sentral dunia telah mulai melakukan tahapan riset dan percobaan sesuai dengan karakteristik negaranya masing-masing.

Harmanda mengutip data dari Atlantic Council yang menunjukkan saat ini lebih dari 100 negara yang mewakili lebih dari 95 persen ekonomi global sedang menjajaki penerbitan CBDC. Dari jumlah tersebut, 10 negara sudah resmi meluncurkan CBDC, 15 negara masih dalam tahap pilot project, 24 tahap pengembangan, 43 dalam tahap riset termasuk Indonesia.

Bank sentral menyatakan rupiah digital akan memiliki desain fitur keamanan dan coding spesifik layaknya uang rupiah kertas. Dengan begitu, rupiah digital akan dibangun selayaknya uang rupiah kertas.

Secara prinsip, menurut Perry Warjiyo, rupiah digital dan uang rupiah kertas akan sama fungsinya. Namun, rupiah digital akan diberikan fitur keamanan melalui pelbagai coding, termasuk fitur keamanan dari kejahatan siber.

Soal mekanisme distribusi, BI akan menyebarkan secara wholesale, artinya kepada perbankan dan perusahaan pembayaran. “Ini selayaknya pendistribusian uang rupiah kertas. Setiap bank memiliki rekening di BI dan kemudian menggunakan rekening tersebut saat membutuhkan uang kertas rupiah untuk mengambil uang rupiah ke BI, dan jika ada kelebihan akan kembali disetorkan ke BI,” ujarnya.

Selanjutnya, menurut Perry, perbankan dan perusahaan jasa pembayaran akan diberikan izin untuk menggunakan rupiah digital sebagai alat pembayaran pelbagai transaksi ritel, baik itu lewat perbankan maupun perusahaan pembayaran yang kecil, e-commerce, atau perusahaan rintisan (start-up).

Selain aspek desain konseptual, bank sentral masih akan mempersiapkan rupiah digital dari segi aspek pengintegrasian infrastruktur pembayaran, dan pasar keuangan. Itu demi mencapai interkoneksi, integrasi, interoperabilitas, serta aspek pemilihan teknologinya.