Pemerintah Bakal Perketat Aturan Platform Kripto, Ini Bocorannya

Rencananya, aturan baru ini akan dirilis oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), lembaga di bawah nauangan Kementerian Perdagangan. Namun, belum jelas kapan lembaga tersebut akan meluncurkannya.

Menurut Kepala Bappebti, Didid Noordiatmoko, klausul dua per tiga dewan komisaris dan komisaris harus dari WNI ini demi “mencegah pimpinan perusahaan melarikan diri ketika masalah menimpa bursa."  

Niat pemerintah itu muncul setelah ada masalah yang terjadi pada industri aset kripto domestik. Zipmex, platform aset kripto yang beroperasi di Asia Tenggara, sempat menghentikan penarikan dana pengguna.

Namun, menurut Group CEO dan Founder Zipmex, Marcus Lim, dalam keterangan kepada media, Rabu (7/9), perusahaan mulai melakukan pemulihan aset dan penarikan dana. Dia lantas mengatakan perusahaan berkomitmen untuk bertanggung jawab terhadap keberlanjutan platform.

Dia menyatakan Zipmex berupaya untuk transparan serta melindungi seluruh aset dan memberikan layanan terbaik bagi pengguna.

“Kami menegaskan komitmen perusahaan sebagai platform perdagangan aset kripto yang berusaha memulihkan bisnis serta kepercayaan masyarakat melalui langkah-langkah strategis kami,” kata Lim.

Jerry Sambuaga menyatakan pemerintah menargetkan pembentukan bursa aset kripto akan tuntas tahun ini. Pernyataannya ini menjawab pertanyaan ihwal pembuatan bursa yang telah tertunda sejak tahun lalu.

Dalam kesempatan terpisah, Jerry sempat menyatakan bursa dibentuk sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam menyikapi perkembangan perdagangan aset kripto. 

“Keberadaan bursa ini sangat penting karena ada banyak hal yang bisa diantisipasi, misalnya, pencucian uang, pendanaan yang tidak baik seperti untuk narkoba dan terorisme, dan perdagangan akan semakin tertib,” katanya di sela acara Block Community Conference di Yogyakarta, seperti dilansir dari Antara.

Tidak hanya itu, tujuan utama pembentukan bursa aset kripto adalah memberikan perlindungan kepada konsumen. 

Pada Juli 2022 transaksi aset kripto di Indonesia mencapai Rp232,45 triliun atau turun 51,43 persen ketimbang periode yang sama tahun sebelumnya (year-on-year/yoy). Sedangkan pada 2021, keseluruhan transaksi mencapai Rp859,4 triliun, jauh dari Rp64,9 triliun pada tahun sebelumnya.