Jakarta, FORTUNE - Wacana pemerintah memblokir gim Roblox akibat potensi dampak negatif pada anak-anak mendapat tanggapan keras dari komunitas. Asosiasi Komunitas Roblox Indonesia (AKRI) menilai pemblokiran bukan solusi yang tepat dan justru dapat mematikan ekosistem kreatif yang sedang tumbuh.
Co-founder AKRI, Lilik Adi Ribowo, berharap pemerintah mengambil pendekatan berbasis edukasi, regulasi yang jelas, serta kolaborasi antar-pihak, alih-alih melakukan pemblokiran secara langsung.
“Dengan kerja sama yang tepat, kita bisa menciptakan lingkungan bermain yang aman tanpa mematikan potensi besar Roblox untuk pendidikan, kreativitas, dan ekonomi digital Indonesia,” ujar Lilik saat dihubungi Fortune Indonesia, Senin (11/8).
AKRI tidak memungkiri adanya risiko konten berbahaya. Namun, menurut Lilik, platform Roblox telah menyediakan fitur keamanan berlapis seperti rating usia, parental control, verifikasi identitas untuk konten dewasa (17+), serta sistem pelaporan dan moderasi.
Ia menegaskan, risiko tersebut dapat diminimalkan jika fitur keamanan dimanfaatkan secara optimal dan didukung pendampingan aktif dari orang tua.
"Kami tidak memungkiri ada konten yang tidak sesuai, namun jumlahnya relatif kecil. Konten itu biasanya cepat ditindak melalui sistem moderasi dan laporan komunitas," ujarnya. "Sama seperti internet pada umumnya yang memiliki potensi risiko, namun tetap bermanfaat jika digunakan dengan bijak."
Lebih jauh, Lilik menilai pemblokiran akan berdampak luas bagi jutaan pemain, ribuan kreator, dan pengembang gim lokal. Bagi kreator, pemblokiran dapat memutus sumber pendapatan, menghambat portofolio, dan menutup akses ke pasar global. Bahkan, banyak studio kreatif lokal yang menjadikan Roblox sebagai platform produksi utama kini terancam.
"Mereka mempekerjakan talenta lokal dan menjadi bagian dari rantai pasok industri kreatif. Pemblokiran berarti memutus jalur ini," kata Lilik.
AKRI juga menyoroti peran Roblox sebagai media pembelajaran. Platform ini telah dimanfaatkan oleh edutech seperti Kalananti by Ruangguru, kelas koding Koding Next dan Coding Bee Academy, hingga proyek kolaborasi dengan pemerintah seperti simulasi Ibu Kota Nusantara (IKN) dan gim edukatif Kementerian Keuangan.
Hingga saat ini, AKRI mengaku belum diajak berdiskusi secara resmi oleh pemerintah. Pihaknya menyatakan sangat terbuka untuk memberi masukan dan data dari komunitas kreator serta pemain di Indonesia.
“Harapannya, jalur komunikasi dapat dimanfaatkan sehingga Roblox bisa berdiskusi langsung dengan pemerintah untuk mencari solusi bersama yang melindungi pengguna tanpa mematikan ruang kreatif,” ujarnya.