Jakarta, FORTUNE – Presiden Joko Widodo (Jokowi) targetkan minimal 20 juta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terintegrasi secara digital dalam ekosistem toko daring pada 2022, seperti platform e-commerce atau marketplace. Hal ini diharapkan untuk meningkatkan daya siang pelaku usaha.
“Ini (diharapkan) meningkat 24 juta di tahun 2023, dan 30 juta di tahun 2024. Kalau semua bekerja keras, memiliki keinginan yang sama untuk mencapai target yang kita tentukan, insyaallah kita semuanya bisa melakukan,” kata Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Transformasi Digital dan Pendataan Lengkap Koperasi dan UMKM, Senin (28/3).
Jokowi menyampaikan bahwa di tengah masifnya perdagangan digital, UMKM harus bisa membanjiri marketplace dengan produk-produk dalam negeri. “(Para pelaku UMKM) harus memiliki kemampuan yang baik untuk memanfaatkan teknologi digital,” katanya. “Jadi bagian dari rantai pasok nasional maupun global, agar UMKM kita segera naik kelas.”
Pembenahan persoalan UMKM
Jokowi menyoroti masih banyak kendala yang harus diperbaiki di sektor UMKM, baik produk, sumber daya manusia (SDM), maupun strategi pemasaran.
Untuk itu, perlu upaya pembenahan mulai dari hulu sampai hilir. “Produk-produk UMKM harus semakin berkualitas, harus semakin kompetitif, harus kita benahi sama-sama, packaging-nya, kemasannya, branding-nya,” tuturnya.
Melalui Perpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan nasional 2021-2024, Jokowi ingin ekosistem kewirausahaan nasional makin baik dan dapat mendorong lebih banyak lagi kehadiran wirausaha-wirausaha muda yang baru, kratif, dan produktif.
Perbaikan ekosistem usaha
Jokowi meminta pemerintah pusat sampai daerah, untuk terus memperbaiki ekosistem usaha, khususnya bagi UMKM. “Perizinan-perizinan harus dipermudah, akses terhadap permodalan juga harus diperluas, inovasi dan teknologi harus terus diperkuat, dan produk-produk UMKM kita harus semakin kreatif serta menarik,” ujarnya.
Pemerintah juga harus terus meningkatkan kualitas SDM UMKM Indonesia dengan berbagai cara, seperti pelatihan, pengenalan serta pemanfaatan teknologi produksi, termasuk berbagai teknologi digital yang bermanfaat untuk mengembangkan usaha.
Pendataan komprehensif untuk menavigasi pengembangan UMKM
Selain itu, pembenahan data UMKM komprehensif dan akurat juga perlu terus ditingkatkan.
Menurut Jokowi, Indonesia membutuhkan basis data UMKM yang bisa menavigasikan pengembangan UMKM agar lebih fokus, terarah, dan berkelanjutan.
“Sehingga bisa membawa para pelaku UMKM, koperasi, untuk semakin maju dan sejahtera,” katanya.
Sejuta UMKM harus masuk e-katalog LKPP di 2022
Berkaitan dengan UMKM yang masuk dalam sistem e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Jokowi menargetkan sebanyak 1 juta UMKM harus bisa dicapai tahun ini.
"Anggaran APBN, anggaran APBD, anggaran di BUMN, semuanya harus difokuskan untuk membeli produk-produk dalam negeri, utamanya yang diproduksi oleh UMKM kita," katanya.
