Jakarta, FORTUNE – Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KemenkopUKM) mencatat kontribusi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada ekspor nonmigas baru mencapai sekitar 15,7 persen. Padahal, pada 2024 setidaknya kontribusi UMKM ditargetkan bisa mencapai 17 persen.
Asisten Deputi Pengembangan SDM UKM KemenkopUKM, Dwi Andriani Sulistyowati, mengatakan, pelaku UKM memerlukan banyak pengetahuan tentang tren produk ekspor, market intelligence, serta kemampuan mengembangkan produk ekspor. Untuk itu, pemerintah bakal mengadakan pengembangan SDM UKM berbasis kemitraan dengan agregator dan UKM ekspor.
“Ada tahapannya, teori sekitar 30-40 persen, kemudian kami ajak ke workshop langsung praktik, UKM mengamati, meniru, dan memodifikasi. Ditambah, adanya success story dari para aggregator yang juga sebagai pelaku UKM, untuk menyemangati mereka,” ujar Dwi Andriani dalam keterangan resmi, Minggu (18/9).
Pelaku UKM nantyinya tak hanya diberikan teori, namun juga kesempatan mempraktikkan ilmu yang baru dipelajari secara langsung. Ilmu-ilmu tersebut didapatkan dari para pakarnya langsung dengan memberikan ulasan dan masukan pada setiap produk yang dipresentasikan masing-masing UKM peserta.
Kelemahan
Dwi mengtakan, salah satu kelemahan UKM Indonesia yakni kurangnya kemampuan melihat tren saat memproduksi barang. Untuk itu, para pakar di bidang desain, produk, aggregator, dan buying representative akan dihadirkan dalam acara tersebut.
Dengan mendengar langsung masukan dan evaluasi tren dari para pakar ekspor, Dwi berharap peserta dapat membawa UKM-nya untuk jadi rantai pasok agregator dalam usaha berskala ekspor. “Dengan membangun jaringan, akan menjalin kolaborasi dan sinergi antar sesaa pelaku UKM untuk menciptakan dan memproduksi produk-produk kreatif baru dengan kualitas ekspor,” katanya.
Jumlah wirausaha belum ideal
Asisten Deputi Ekosistem Bisnis Deputi Bidang Kewirausahaan KemenKopUKM, Irwansyah Putra, mengatakan bahwa jumlah wirausaha di Indonesia masih belum ideal.
"Maka dari itu, perlu upaya untuk mewujudkan ekosistem kewirausahaan yang mendukung di antaranya melalui sinergi lintas sektor, standardisasi, dan integrasi pelaksanaan program baik di tingkat pusat maupun daerah, serta mengembangkan proses bisnis dalam ekosistem kewirausahaan,” ujar Irwansyah.
Pemerintah sudah menerbitkan Perpres Nomor 2/2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional, yang menjadi dasar kuat untuk memacu pertumbuhan dan perkembangan kewirausahaan tanah air.
Kolaborasi
Menurut Irwansyah, keinginan kuat dari pelaku usaha untuk naik kelas, dukungan berbagai program dan insentif dari pemerintah, serta sinergi dengan berbagai pihak, dapat mendorong lahirnya wirausaha yang tidak hanya tangguh dan inovatif, tapi juga mampu menyerap banyak tenaga kerja sekaligus menjadi penggerak lahirnya wirausaha-wirausaha baru.
"Ini merupakan kolaborasi dari berbagai pihak, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya untuk bersama-sama mendorong peningkatan kompetensi UMKM dan transformasi UMKM menjadi wirausaha yang inovatif dan berkelanjutan," kata Irwansyah.
