Jakarta, FORTUNE – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menerapkan konsep hub and spoke pada pelabuhan-pelabuhan di Indonesia untuk ikut menekan biaya logistik nasional. Menurut Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, konsep ini merupakan pola jaringan yang memanfaatkan pelabuhan-pelabuhan pengumpul.
“Barang-barang yang berasal dari seluruh Indonesia dipusatkan di Jakarta atau Surabaya. Sehingga, sebagai spoke mendukung hub, yakni Jakarta, Pelabuhan Patimban, ataupun Surabaya,” kata Budi dalam seminar daring ‘Potret Masa Depan Industri Logistik Indonesia Mengahadapi Era Revolusi Industri 4.0’, Selasa (23/11).
Secara teknis, pelabuhan utama meminta muatan dan pengiriman sementara ke pelabuhan lain, yang berperan sebagai pengumpan. Kapal besar akan mendistribusikan muatan antar-hub dalam jalur yang disebut main line. Kemudian, kapal yang lebih kecil akan mendistribusikan barang dari hub ke spoke dan sebaliknya.
Melalui sistem ini, jumlah barang yang banyak dapat langsung dikirimkan ke negara tujuan ekspor. “Barang-barang yang ada di Jawa Barat, kita konsentrasikan ke Patimban. Sedangkan yang Bekasi dan tangerang bisa kita konsentrasikan di Priok, dan ini tentu membuat jadi lebih efisien,” katanya.
Saat ini terdapat 636 pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan laut. Ditambah 57 terminal yang merupakan bagian dari pelabuhan, serta 1.321 rencana lokasi pelabuhan. Konsep ini diharapkan dapat menunjang program Tol Laut yang dapat mengoptimalkan distribusi barang dan pengembangan ekonomi di daerah terluar, tertinggal, terdepan, dan perbatasan (3TP).
Pembangunan pelabuhan Patimban
Pelabuhan Patimban yang menjadi salah satu hub, dibangun dekat dengan Bandara Kertajati dan berada di wilayah segitiga emas baru. Kehadirannya dinilai dapat menjadi solusi masalah bottle neck dalam distribusi logistik di pelabuhan-pelabuhan yang ada. Menurut Budi, masalah bottle neck selama ini jelas menghambat investasi dan pertumbuhan ekspor.
“Makanya, kami bangun Patimban, bukan bermaksud membuat kompetisi dengan Priok. Tapi, bagaimana kita berkolaborasi untuk memberikan kesempatan mereka yang dekat dengan Priok untuk ke Priok, tapi mulai dari Bekasi Timur itu ke Patimban. Kita juga akan bersama-sama membuat sistem dan kita akan lakukan clustering antara swasta yang mengelola Patimban dengan Pelindo,” katanya.
Upaya lain yang dilakukan
Budi pun menyatakan terjadi peningkatan signifikan dalam bidang infrastruktur dan logistik Indonesia. “Hal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia memiliki daya saing global yang semakin meningkat, ditandai dengan adanya pembangunan infrastruktur secara berkelanjutan,” ujarnya.
Karena itu, selain menerapkan hub and spoke, pemerintah pun menetapkan arah kebijakan pembangunan bidang transportasi laut 2020-2024 untuk mendukung konektivitas maritim nasional. Beberapa hal yang menjadi titik beratnya adalah perwujudan logistik maritim di dalam negeri, peningkatan konektivitas sarana dan prasarana, pengembangan pelabuhan hub internasional serta pelabuhan pendukung tol laut, keselamatan, regulasi, teknologi informasi, pemanfaatan pembiayaan alternatif, dan revitalisasi kelembagaan.
Berikutnya, kolaborasi dengan Kementerian/Lembaga melalui pembentukan National Logistic Ecosystem (NLE), sehingga proses logistik menjadi lebih efisien dan terintegrasi. Terakhir, digitalisasi layanan kepelabuhanan, baik itu digitalisasi perizinan, pelayanan, seperti SIMLALA, SITOLAUT, dan Inaportnet, yang telah dimanfaatkan oleh 54 pelabuhan.
Penyatuan Pelindo dukung Indonesia jadi Superhub
Pada kesempatan sama, Menteri BUMN, Erick Thohir, menginginkan pelabuhan Indonesia menjadi superhub di Asia Tenggara yang menuju Eropa dan kawasan lain, setelah seluruh Pelindo disatukan. “Kita tidak mau menjadi hub, tetapi kita ingin menjadi super hub di Asia Tenggara yang menuju Eropa dan kawasan lainnya. Kita kaya dengan sumber daya alam dan market kita,” katanya.
Erick mengatakan merger Pelindo akan semakin memperkuat jaringan pelayaran yang terintegrasi, peningkatan kapasitas pelabuhan dan percepatan standarisasi operasional, serta peningkatan akses dan kedalaman kolam pelabuhan. “Penyatuan Pelindo dilakukan agar efektivitas tol laut berjalan sesuai rencana, sekaligus mengatasi berbagai kendala utama, terutama biaya logistik yang tinggi,” ujarnya.
