Jakarta, FORTUNE – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM) meluncurkan program yang New Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT). Program ini bertujuan untuk mengembangkan koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), sekaligus menciptakan wirausaha produktif di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).
Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, mengatakan bahwa PLUT adalah sebuah program inkubasi untuk mengakselerasi jumlah pelaku usaha mikro naik kelas menjadi pelaku usaha menengah dan besar.
“PLUT kita harapkan jadi inkubator bagi UMKM untuk meningkatkan kapasitas usahanya, perbaiki kualitas produk, branding, jadi tempat konsultasi, showcase, jadi tempat business matching, dan lain sebagainya,” katanya secara langsung di kanal YouTube KemenkopUKM, Kamis (27/1).
Menurut Teten, redesain produk UMKM nasional bisa dimulai dari program PLUT yang terintegrasi dengan pembiayaan dan target peningkatan kualitas usaha. Dengan berbagai manfaat yang didapatkan dari PLUT, diharapkan muncul UMKM dan para wirausaha baru dan dapat bersaing di pasar domestik maupun global.
Gap UMKM Indonesia
Teten menyampaikan bahwa gap antara usaha besar (konglomerasi) dan UMKM di Indonesia masih sangat jauh. Rasio kewirausahaan di Indonesia pun lebih rendah dari Singapura yang punya 8,5 persen wirausaha dari total penduduk. Sementara Indonesia baru 3,55 persen dan menargetkan 3,95 persen di tahun 2024. Padahal, usaha mikro mendominasi struktur ekonomi Indonesia hingga 99,6 persen dari total jumlah UMKM.
Untuk itu, Pemerintah menerbitkan Perpres no. 2/2022 tentang Kewirausahaan Nasional yang akan jadi terobosan dalam percepatan pertumbuhan dan rasio kewirausahaan di Indonesia.
"Pemerintah terus berupaya keras untuk mengurangi jumlah pelaku usaha mikro dari informal menjadi formal. Oleh karenanya, program-program pelatihan yang sifatnya konvensional harus ditinggalkan,” ujarnya.
UMKM masuk pasar modal
Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenparekraf/Baparekraf, Fadjar Hutomo, mengatakan bahwa Pemerintah akan terus mendorong pelaku UMKM untuk mendapatkan akses permodalan di pasar modal dengan skema initial public offering (IPO). Dengan demikian, UMKM dapat terus berkembang dan membangkitkan ekonomi nasional, termasuk membuka lebih banyak lapangan pekerjaan.
Fadjar menyampaikan bahwa Bursa Efek Indonesia (BEI) memiliki 3 jenis papan pencatatan saham emiten, yakni papan utama, papan sekunder, dan papan akselerasi. Pelaku UMKM dapat memanfaatkan Papan Akselerasi untuk mencatatkan saham dari emiten dengan aset skala kecil kurang dari Rp50 miliar atau aset skala menengah antara Rp50 miliar dan kurang dari Rp250 miliar.
"Jadi papan akselerasi inilah kesempatan bagi para pengusaha kecil dan menengah termasuk juga startup untuk mendapatkan akses permodalan dari investor di pasar modal. Namun tentunya harus memahami lanskap atau ekosistem dari sumber-sumber permodalan ini," kata Fadjar.
Ekosistem pembiayaan
Selaras dengan KemenkopUKM dan Kemenparekraf, Menteri BUMN, Erick Thohir, menyatakan kementeriannya memiliki Sembrani Fund yang disiapkan bagi jenama-jenama lokal. Selain itu, Merah Putih Fund juga dipentukkan bagi berbagai investasi di perusahaan rintisan. Bahkan, Sarinah, nantinya juga akan disiapkan menjadi etalase bagi jenama-jenama tersebut.
“Kita sangat mendorong bagaimana ini bisa diinvestasi,” ujar Erick seperti dikutip Antara (26/1). “Karena tidak mungkin merek-merek lokal karya anak muda Indonesia bisa berjalan dengan sendiri-sendiri. Justru dengan bagaimana kita gabung menjadi satu kesatuan ekosistem, kita bisa mendorong yang namanya brand lokal Indonesia.”
