Jakarta, FORTUNE - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta sektor swasta menerapkan praktik lingkungan, sosial, dan tata kelola (environmental, social, and governance/ESG) di semua kegiatan bisnis. Dengan penerapan ESG, kata dia, turut membantu pemerintah mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goals (SDGs).
Airlangga menyampaikan, pemerintah tak dapat bekerja sendiri untuk mewujudkan SDGs, tetapi membutuhkan upaya kolektif dari semua pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta.
"Perusahaan harus memperkuat manajemen risikonya agar dapat bertahan di masa depan, sehingga situasi pandemi ini menjadi pelajaran yang sangat berharga. Akan banyak kerugian yang harus ditanggung jika prinsip ESG ini tidak diterapkan. Selain itu, penerapan ESG juga terbukti berdampak positif terhadap kinerja perusahaan," ucap Airlangga dalam keterangan resmi di Jakarta, dikutip Rabu (17/11).
ESG jadi kunci mencapai keberlanjutan sosial
Komponen sosial dalam prinsip ESG adalah kunci dalam mencapai keberlanjutan sosial. Lantaran kurangnya pembangunan sosial, termasuk kemiskinan, ketimpangan, dan lemahnya supremasi hukum, dapat menghambat operasi dan pertumbuhan bisnis.
Oleh karena itu, ia berharap perusahaan bisa melakukan due diligence untuk mencapai keberlanjutan sosial. Langkah ini juga berdampak pada kinerja, seperti dapat membuka pasar baru, membantu mempertahankan dan menarik mitra bisnis, atau menjadi sumber inovasi untuk lini produk atau layanan baru.
"Pencapaian SDGs memerlukan upaya bersama dalam menjawab berbagai tantangan mulai dari lingkungan, perubahan iklim, hingga kemiskinan dan ketimpangan. Pemerintah berharap para pelaku usaha dapat mengambil bagian dalam menjawab tantangan tersebut guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan," kata Airlangga.
Penerapan ESG masuk dalam RPJMN 2020–2024
Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020–2024. Di mana pembangunan berkelanjutan telah ditetapkan sebagai salah satu aspek penting untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan inklusif, serta sebagai upaya untuk menjaga lingkungan.
Salah satu upaya yang telah dilakukan adalah mendorong pengembangan energi terbarukan melalui kebijakan mandatori B-30, pengembangan mobil listrik, serta pemanfaatan panas bumi dan tenaga surya.
Menurut Airlangga, perkebunan kelapa sawit rakyat yang berkelanjutan, ekowisata, dan pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK) ramah lingkungan, juga merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.
"Pemerintah juga telah menetapkan ekonomi hijau sebagai salah satu strategi utama transformasi ekonomi dalam jangka menengah panjang, yang juga akan membantu Indonesia dalam mewujudkan SDGs. Terobosan baru sangat dibutuhkan untuk dapat melakukan lompatan dalam pencapaian target SDGs ini, terutama di masa pandemi," ujarnya.
ESG berdampak dampak positif, tapi perlu manajemen risiko
Guru Besar IPMI International Business School, Profesor Roy Sembel mengatakan, dikutip dari University Oxford, bahwa penerapan ESG terhadap bisnis perusahaan akan meningkatkan performa sebanyak 88 persen. Kinerja harga saham perusahaan juga akan bertumbuh 80 persen apabila ESG diterapkan.
"Selain itu, dampak positif yang diberikan dari ESG juga akan terasa terhadap cost of capital yang akan tumbuh sebesar 90 persen. Jadi, penerapan ESG bagus untuk performa operasional perseroan dan dampak yang didapatkan pun dari berbagai sisi,” ujar Roy Sembel dalam webinar Membangun Bisnis Korporasi yang Berkelanjutan dengan ESG, dikutip Rabu (17/11).
Riset Nasdaq. Kata Roy Sembel, juga menunjukkan program ESG yang diterapkan kepada suatu perusahaan akan membuka jalan terhadap modal yang besar dan memberikan dampak kepada brand korporat yang lebih kuat. ESG juga akan mendorong pertumbuhan jangka panjang berkelanjutan yang akan menguntungkan perusahaan dan investor.
Lebih dari 2.000 studi menunjukkan, sebanyak 63 persen perusahaan yang menerapkan ESG mendapatkan dampak yang positif. Meskipun ada dampak negatif, hanya sebesar 8 persen. Namun, perusahaan yang ingin menerapkan ESG harus menjalankannya secara bersamaan.
"Apabila hanya menjalankan satu aspek saja, perjalanannya tidak akan stabil," katanya.
Dia mengakui, hingga kini belum ada direktur yang mumpuni dalam menangani ESG pada perusahaan yang sahamnya tercatat di bursa (listed company). Sekitar 95 persen bidang ESG secara struktural masih di bawah corporate secretary dan hanya 5 persen direktur yang membawahkan badan ESG.
Roy Sembel menegaskan, manajemen risiko juga diperlukan dalam penerapan ESG. Korporasi perlu mengidentifikasi, menyusun prioritas, merespons, serta meninjau ulang isu ESG secara berkala. Selain itu, perusahaan perlu untuk menetapkan key performance indicator (KPI) dan target perusahaan, mengembangkan dan mengimplementasikan inisiatif, serta menyusun laporan keberlanjutan (sustainabilty report).
