Jakarta, FORTUNE - Sejarah baru bagi Indonesia dan Uni Emirat Arab (UEA) ditorehkan setelah kedua negara melaksanakan perundingan putaran pertama Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif (CEPA). Indonesia-United Arab Emirates IUAE-CEPA) yang berlangsung pada 2-4 September 2021 di Bogor, Jawa Barat.
Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyampaikan, IUAE-CEPA akan mengakselerasi ekonomi kedua negara. Kolaborasi kedua negara juga akan meningkatkan peluang dalam menghadapi situasi krisis di masa depan.
“IUAE-CEPA merupakan kolaborasi dalam mengakselerasi pemulihan pascapandemi Covid-19. Selain itu menjadi kolaborasi dalam peningkatan penerapan energi terbarukan dan ekonomi digital,” kata Lutfi, dikutip dari keterangan pers, Selasa (7/9).
Mendag juga menjelaskan, Indonesia saat ini sedang bertransformasi dari negara penghasil barang mentah menjadi negara penghasil barang industri dan industri berteknologi tinggi. Untuk itu, kesepakatan perdagangan yang komprehensif menjadi penting untuk dilakukan.
“Bila IUAE-CEPA dapat dituntaskan segera maka ini merupakan perjanjian pertama yang dilakukan Indonesia dengan negara-negara Teluk dan yang kedua bagi UEA dengan mitra dagang Asia selain Singapura. UEA menjadi pilar untuk melakukan penetrasi di negara kawasan teluk, Afrika, dan negara lainnya yang sulit,” katanya.
Perundingan yang dilakukan Delegasi Indonesia dan Delegasi Uni Emirat Arab (UEA) selama tiga hari tersebut berjalan sangat produktif. Berikut ini hal pokok yang menjadi perundingan antarnegara.
Upaya meningkatkan perdagangan dan investasi
Perundingan dilaksanakan setelah Peluncuran Perundingan IUAE-CEPA secara resmi oleh Menteri Perdagangan RI Muhammad Lutfi dan Minister of State for Foreign Trade of UAE Thani bin Ahmed Al Zeyoudi pada Kamis, (2/9) di tempat yang sama.
IUAE-CEPA adalah upaya penting kedua negara untuk meningkatkan perdagangan dan investasi. Peningkatan kinerja kedua sektor tersebut sangat diperlukan di tengah upaya pemulihan ekonomi saat pandemi Covid-19.
“Hasil perundingan putaran pertama akan ditindaklanjuti dengan pertemuan-pertemuan teknis dan intersesi untuk membahas potensi kerja sama yang dapat dilakukan, misalnya dalam hal dukungan terhadap industri kecil dan menengah, niaga elektronik, dan pengembangan industri halal,” ungkap Mendag.
Pelaksanaan Putaran Pertama Perundingan IUAE-CEPA ini juga telah dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo oleh kedua Menteri saat kunjungan kehormatan Menteri Thani Al Zeyoudi di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (3/9).
“Presiden RI menyambut sangat positif dimulainya perundingan CEPA antara kedua negara dan berharap agar perundingan IUAE-CEPA dapat dirampungkan dalam kurun waktu satu tahun,” kata Mendag.
IUAE-CEPA membuka peluang baru
Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian, Perdagangan Djatmiko Bris Witjaksono, menyatakan perundingan IUAE-CEPA mencatatkan sejarah baru sebagai perundingan dagang bilateral pertama Indonesia dengan negara di kawasan Teluk.
“Arti penting UEA bagi Indonesia adalah sebagai hub strategis untuk mempenetrasi pasar di negara-negara kawasan Timur Tengah, Afrika, dan Eropa,” imbuh Djatmiko.
UEA merupakan salah satu negara tujuan pasar ekspor nontradisional Indonesia yang menjadi hub perdagangan internasional di kawasan Timur Tengah. Sementara itu bagi UEA, IUAE-CEPA menjadi perundingan dagang bilateral pertama dengan mitra dagangnya di kawasan Asia.
Dalam bidang perdagangan elektronik dan digital ekonomi, kolaborasi IUAE-CEPA akan mengakselerasi pertumbuhan. Saat ini Kementerian Perdagangan sedang meningkatkan jumlah UMKM yang beralih ke platform digital. Kerja sama ini dapat mengakselerasi pertumbuhan perdagangan di kawasan dan global.
Total perdagangan Indonesia–UEA pada 2020 tercatat sebesar USD 2,93 miliar, dengan nilai ekspor Indonesia ke UEA pada 2020 sebesar USD 1,24 miliar dan impor Indonesia dari UEA tercatat sebesar USD 1,68 miliar.
Komoditas ekspor utama Indonesia ke UEA antara lain minyak sawit, perhiasan, tabung dan pipa besi, mobil dan kendaraan bermotor, serta kain tenun sintetis. Komoditas impor utama Indonesia dari UEA di antaranya produk setengah jadi besi atau baja, hidrokarbon acyclis, aluminium tidak ditempa, logam mulia koloid, dan polimer propilena.
Sepuluh kelompok kerja IUAE-CEPA
Pada perundingan putaran pertama IUAE-CEPA, Delegasi Indonesia dipimpin Direktur Perundingan Bilateral Kemendag Ni Made Ayu Marthini, sementara Delegasi UEA dipimpin Assistant Undersecretary International Trade Affairs Sector, Ministry of Economy of UAE, Juma Al Kait.
Made menjelaskan, Perundingan IUAE-CEPA mencakup 17 bab dan pembahasannya dibagi dalam sepuluh kelompok kerja (working groups). Kesepuluh kelompok kerja tersebut yaitu perdagangan barang, perdagangan jasa, investasi, ketentuan asal barang, prosedur kepabeanan dan fasilitasi perdagangan, kerja sama ekonomi (termasuk UKM), kekayaan intelektual, ketentuan legal dan isu institusional, pengadaan barang pemerintah, serta halal dan ekonomi syariah.
“Setelah perundingan, kedua delegasi saling memahami kebijakan dan posisi masing-masing dan menyepakati sejumlah langkah tindak lanjut perundingan pertama yang akan dibahas pada perundingan putaran berikutnya. Pertemuan teknis dan intersesi akan digelar untuk saling memberi klarifikasi dan melanjutkan diskusi mengenai potensi-potensi kerja sama,” kata Made.
Pada perundingan pertama ini, kedua Ketua Delegasi juga telah menandatangani Term of Reference (ToR) Perundingan IUAE-CEPA. ToR ini merupakan dokumen yang akan menjadi pedoman bagi kedua delegasi dalam menjalankan perundingan IUAE-CEPA. Kedua negara sepakat untuk melaksanakan perundingan putaran kedua IUAE-CEPA di bulan Oktober 2021.
Selain Kemendag, delegasi Indonesia juga diperkuat oleh perwakilan dari sejumlah kementerian dan lembaga terkait, di antaranya Kementerian Luar Negeri, Kementerian Investasi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Kementerian Keuangan.
Turut serta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Agama, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Standardisasi Nasional, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), serta Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS).
