Jakarta, FORTUNE – Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan 60 persen pasar otomotif roda empat dikuasai kendaraan berkapasitas di bawah 1.500 cc dengan harga penjualan sekitar Rp250 juta.
Berdasar atas catatan itu, mobil yang harganya kurang dari Rp250 juta tidak lagi tergolong sebagai barang mewah. “Hal ini menunjukkan bahwa kendaraan dengan jenis tersebut mendominasi pasar mobil di dalam negeri, dan sesuai dengan daya beli masyarakat,” katanya dalam keterangan resmi, Rabu (6/1).
Agus pun mengusulkan agar mobil dengan harga jual tidak sampai Rp250 juta dan pembelian lokal minimal 80 persen tidak dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang Ditanggung Pemerintah (PPnBM) mulai 2022. Jika diterapkan, kelangsungan industri otomotif pun dapat terjaga.
“Kebijakan stimulus PPnBM DTP terbukti mampu menjaga momentum pertumbuhan industri otomotif di Tanah Air, sekaligus meningkatkan utilisasi dan kinerja sektor industri kompenen otomotif,” ujarnya.
Penjualan meningkat akibat PPnBM DTP
Implementasi PPnBM DTP pada Maret hingga Desember 2021 menunjukkan hasil signifikan terhadap penjualan mobil. Pada Maret-November 2021, penjualan mobil yang menjadi peserta program stimulus PPnBM DTP mencapai 428.947 unit, atau meningkat 126,6 persen dari periode sama tahun sebelumnya yang mencapai 189.364 unit.
Berkat peningkatan penjualan itu, industri alat angkut pada triwulan II dan III-2021 tersambar dampak positif, dengan pertumbuhan pada masing-masing periode tersebut 45,2 persen (yoy) dan 27,8 persen (yoy).
“Selain itu, 319 perusahaan industri komponen tier 1, serta industri komponen tier 2 dan 3 yang sebagian besar merupakan industri kecil dan menengah (IKM) bisa terlibat dalam proses manufaktur dengan adanya kebijakan diskon PPnBM tersebut,” ujar Agus.
Tingginya tingkat kandungan lokal menunjukkan bahwa produksi mobil tersebut juga mendukung pertumbuhan industri komponen di dalam negeri. Menurut Agus, saat ini terdapat sekitar 550 perusahaan industri komponen Tier 1 dan 1.000 perusahaan industri komponen Tier 2 dan 3, yang sebagian besar adalah IKM.
“Dengan tingkat kandungan lokal yang tinggi, industri mobil di Tanah Air makin berpeluang menjadi basis ekspor kendaraan, terutama untuk negara-negara berkembang,” katanya.
Sri Mulyani masih pertimbangkan rencana tersebut
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani merespons permintaan Menperin itu, dan hingga saat ini pihaknya masih mengkaji apakah kebijakan tersebut memang perlu untuk dilanjutkan atau tidak.
"Untuk PPnBM mobil belum diputuskan, presiden minta dikaji lagi terutama tentu dikaitkan dengan apakah demand-nya sudah meningkat cukup bagus, jadi kita akan lihat," katanya seusai konferensi pers, Jumat (31/12).
