Jakarta, FORTUNE – PT PLN (Persero) hingga Senin (3/1) telah mendapatkan tambahan komitmen pasokan batu bara untuk Januari 2022 sebesar 3,2 juta ton dari total rencana 5,1 juta ton.
“Namun PLN menegaskan bahwa masa kritis ini belum terlewati. PLN mengerahkan semua sumber daya yang dimiliki dan menjalin koordinasi dengan Kementerian ESDM serta para pemangku kepentingan lainnya yang terkait rantai pasok batu bara. Hal ini dilakukan demi mengamankan pasokan batu bara hingga mencapai minimal 20 HOP (Hari Operasi),” kata Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN, Agung Murdifi, dalam pernyataannya, Selasa (4/1).
Pada 1-31 Januari 2022 semua perusahaan batu bara dilarang melakukan ekspor komoditasnya menyusul kritisnya kondisi pasokan batu bara untuk pembangkit listrik PT PLN (Persero) dan juga pembangkit listrik swasta.
Agung mengatakan tambahan komitmen pasokan batu bara ini didapat dari para pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Dengan kondisi pasokan yang belum sepenuhnya aman, PLN akan memprioritaskan penyaluran batu bara bagi pembangkit-pembangkit listrik dengan level HOP rendah.
Pengiriman dan pembongkaran batu bara yang dilakukan PLN telah dilakukan dengan cepat, efisien dan efektif untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Pemerintah telah menegaskan bahwa kebutuhan batu bara untuk seluruh pembangkit listrik PLN merupakan kepentingan nasional yang harus didahulukan oleh setiap pemegang IUP dan IUPK.
Hal itu telah sesuai dengan amanat Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan terkait dalam rangka digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, termasuk dalam hal ini pemenuhan energi primer untuk keandalan operasi PLN.
Rombak aturan DMO
Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gajah Mada, Fahmy Radhi, mengungkapkan alasan banyak perusahaan batu bara tak patuh aturan Domestic Market Obligation (DMO). Penyebab pertama, tak ada jadwal pengiriman batu bara yang jelas ke PLN sehingga "dimanfaatkan pengusaha batu bara untuk mengekspor semua produksi, pada saat harga batu bara tinggi, tanpa menjual ke PLN,” kata Fahmy melalui pesan singkat, Selasa (4/1).
Sanksi yang ditetapkan pun terlalu ringan sehingga pengusaha tidak memenuhi kewajiban DMO kepada PLN. Agar DMO dipenuhi, Fahmy menyarankan penyempurnaan aturan terkait dua hal. Pertama, harus ditetapkan jadwal per bulan dan jumlah pasokan batu bara kepada PLN. Kedua, penetapan sanksi yang lebih berat bagi pengusaha yang tidak mematuhi ketentuan DMO.
“Perlu diberlakukan larangan ekspor selama setahun penuh bagi pengusaha yang tidak mematuhi ketentuan DMO,” ujarnya.
Kebutuhan batu bara dalam negeri
Berdasarkan data Kementerian ESDM, target produksi batu bara pada 2022 akan lebih tinggi dibandingkan 2021. Proyeksi target produksi 2022 berada di kisaran 637 juta hingga 664 juta ton, sedangkan target produksi batu bara 2021 mencapai 625 juta ton.
Kebutuhan batu bara dalam negeri diprediksi juga meningkat pada 2022 dengan 190 juta ton, meningkat dibandingkan kuota DMO tahun ini yang mencapai 137,5 juta ton.
Data yang sama mengungkapkan bahwa fenomena alam seperti La Nina berdampak pada Pulau Kalimantan pada November lalu di sektor curah hujan. Realisasi produksi batu bara hingga awal Desember mencapai 560 juta ton atau sekitar 89,6 persen dari target. Sementara itu, penyerapan batu bara dalam negeri hingga awal Desember pun baru menyentuh 121,3 juta ton, atau sekitar 88,2 persen dari target DMO.
