Jakarta, FORTUNE - Pemerintah menetapkan delapan sektor prioritas dalam peta jalan hilirisasi investasi strategis Indonesia 2023-2035. Target investasinya mencapai US$545,3 miliar.
Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia, mengungkapkan delapan sektor prioritas tersebut adalah mineral, batu bara, minyak bumi, gas alam, perkebunan, kelautan, perikanan, kehutanan, dengan fokus hilirisasi pada 21 komoditas.
“Indonesia akan menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang fokus menjalankan proses nilai tambah di negaranya sendiri...Kami mengundang investor untuk datang membawa teknologi, modal, dan sebagian pasar,” kata Bahlil dalam keterangannya, Rabu (18/1).
Dia mengatakan target investasi untuk hilirisasi mineral dari batu bara mencapai US$427,1 miliar, minyak dan gas bumi US$67,6 miliar, kemudian perkebunan, kelautan, perikanan, dan kehutanan US$50,6 miliar.
Hilirisasi di Indonesia tidak hanya akan berpusat pada nikel, katanya, tapi komoditas disebut menjadi contoh nyata hasil hilirisasi dengan kenaikan ekspor dari US$3,3 miliar pada 2017-2018 menjadi US$20,9 miliar pada 2020-2021.
"Kami tidak ingin berakhir di nikel karena sumber daya alam kita banyak. Maka kita breakdown (21 komoditas) dengan peluang-peluang investasi yang ada," ujar Bahlil.
Hilirisasi Indonesia mendapatkan pertentangan
Bahlil mengatakan pemerintah Indonesia juga memusatkan perhatian pada penciptaan nilai tambah melalui hilirisasi yang berorientasi pada energi dan industri hijau.
Meski upaya untuk mengambil langkah tersebut mendapatkan pertentangan luar biasa dari dunia, namun hilirisasi adalah jalan tengah untuk berubah dari negara berkembang menuju negara maju, ujarnya. Sebab, hilirisasi tidak hanya bertujuan untuk menguntungkan para pengusaha dan investor, tetapi juga memungkinkan kolaborasi dengan pengusaha daerah dan UMKM di daerah demi bisa tumbuh bersama.
Ada tantangan dalam transisi energi
Direktur Utama PT Pertamina, Nicke Widyawati, menyampaikan bahwa perusahaannya mendukung program hilirisasi melalui pengembangan infrastruktur untuk ekosistem kendaraan listrik serta visi mencapai net zero emission melalui transisi energi.
Dia percaya kerja sama antara negara maju dan negara berkembang diperlukan untuk melaksanakan transisi energi menuju energi hijau.
“Tantangan terbesar dalam transisi energi adalah pembiayaan, teknologi, dan kesiapan sumber daya manusia. Kerja sama global dengan aksi nyata antara negara merupakan kunci untuk memperlancar transisi energi,” ujarnya.
