Jakarta, FORTUNE - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tengah mengembangkan teknologi battery swapping untuk mengakselerasi pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Langkah strategis ini sejalan dengan tujuan agar Indonesia menjadi negara yang merajai pasar kendaraan listrik.
“Kami berupaya mempercepat pengembangan ekosistem kendaraan listrik yang terintegrasi dari hulu sampai hilir, sehingga menjadi pemain penting dalam global supply chain, termasuk upaya memproduksi kendaraan dengan emisi karbon rendah dan ramah lingkungan,” kata Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin, Taufiek Bawazier, dalam pernyataannya, Selasa (31/5).
Menurutnya, pengembangan kendaraan listrik juga diharapkan mendukung pemenuhan komitmen pemerintah Indonesia mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) 29 persen pada 2030, dan nol emisi atau net zero pada 2060.
“Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen kuat untuk berperan dalam menanggulangi perubahan iklim dan telah menetapkan target nol emisi pada 2060 atau lebih cepat jika mendapat dukungan internasional sebagaimana disepakati dalam Conference of Parties (COP26) di Glasgow beberapa waktu lalu,” ujarnya.
Jalin kerja sama dengan perusahaan Jepang
Dalam pembangunan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia, Kemenperin telah menjalin kerja sama dengan The New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO), Japanese Executing Agency, dan Indonesia R&D Institution.
Lebih lanjut, hasil studi proyek tersebut dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai model bisnis battery swapping dan dampaknya terhadap industri kendaraan bermotor, “sehingga dapat dijadikan referensi untuk mendukung investasi dalam pengembangan ekosistem kendaraan bermotor rendah emisi dan ramah lingkungan di Indonesia,” ujarnya.
PPnBM nol persen untuk kendaraan listrik
Taufiek menegaskan, dalam upaya mengembangkan kendaraan listrik di Indonesia, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2021 tentang Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) Kendaraan Bermotor.
“Pada PP 74/2021, tarif PPnBM untuk kendaraan dengan teknologi zero emission seperti Battery Electric Vehicle (BEV) dan Fuel Cell Electric Vehicle (FCEV) produksi dalam negeri akan diberikan sebesar 0 persen dengan pemenuhan persyaratan terkait pendalaman manufaktur dan/atau Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN),” ujarnya.
Kinerja sektor otomotif
Di samping itu, Kemenperin telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 36 Tahun 2021 tentang Kendaraan Bermotor Emisi Roda Empat Emisi Karbon Rendah. Regulasi ini mengatur persyaratan program LCEV seperti investasi, pendalaman manufaktur atau TKDN, serta aspek teknis kendaraan lainnya.
Taufiek optimistis industri otomotif akan terus menjadi penopang akselerasi pemulihan ekonomi nasional. Hal ini tecermin dari kinerja industri alat angkutan yang mengalami pertumbuhan paling tinggi pada triwulan I-2022 hingga 14,2 persen (yoy).
“Seiring dengan kinerja otomotif yang gemilang, industri pengolahan nonmigas mampu mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,47 persen atau lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,01 persen pada triwulan I-2022,” katanya.
