Jakarta, FORTUNE – BPJS Kesehatan secara bertahap akan menghapus jenis kelas rawat inap I, II, dan III dalam pembayaran iuran kepesertaan. Oleh karena itu, lembaga tersebut saat ini tengah melakukan uji coba Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) yang akan dievaluasi secara bertahap.
Meski kelas iuran akan dijadikan satu jenis, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, berharap nilai iuran kepesertaan tetap stabil.
“Kami berharap sampai 2024 tidak ada kenaikan iuran,” kata Ghufron saat ditemui di Kantor Pusat BPJS Kesehatan Jakarta, Selasa (5/7).
Dia menambahkan dengan nilai kelas iuran saat ini, kesadaran masyarakat untuk membayar iuran masih terbilang rendah. Oleh sebab itu, pihaknya memastikan besaran iuran tidak akan berubah hingga akhir tahun ini.
Uji coba KRIS diterapkan pada 5 rumah sakit
Ghufron menambahkan, pada Juli 2022 terdapat 5 Rumah Sakit (RS) yang menjalani uji coba fasilitas kelas perawatan melalui KRIS yakni RSUP Kariadi Semarang, RSUP Dr. Tadjuddin Chalid Makassar, RSUP Dr. Johannes Leimena Ambon, RSUP Surakarta, dan RSUP Dr. Rivai Abdullah Palembang.
Menurutnya, hasil uji coba tersebut bakal menjadi bahan pertimbangan Kementerian Kesehatan, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), DPR hingga BPJS Kesehatan dalam menentukan satu tarif standar yang bakal diberlakukan ke peserta.
“Itu masih dalam perumusan uji cobanya seperti apa. Karena dari sisi rumusan sendiri perlu dirumuskan, termasuk tujuan, definisinya seperti apa,” kata Ghufron.
Saat ini, besaran tarif iuran BPJS Kesehatan untuk kelas I ialah Rp150 ribu per bulan, tarif kelas II sebesar Rp100 ribu per bulan, dan kelas III sebesar Rp35 ribu per bulan.
KRIS harus dapat meningkatkan mutu dan ekuitas
Kehadiran KRIS diharapkan bakal meningkatkan mutu pelayanan RS serta ekuitas kondisi keuangan BPJS Kesehatan, kata Ghufron. Saat ini, lembaganya berfokus pada digitalisasi dan peningkatan pelayanan baik ke peserta maupun RS.
"BPJS (Kesehatan) itu berharap, fokusnya kalau KRIS itu untuk meningkatkan mutu selain ekuitas. Tidak hanya untuk menutup defisit. Karena untuk menutup defisit ini sudah tidak relevan, karena (BPJS Kesehatan) sudah tidak defisit,” ujar Ghufron.
Selain itu, untuk meningkatkan pelayanan BPJS Kesehatan ke RS, pada 2021 BPJS Kesehatan mulai menerapkan mekanisme pemberian uang muka pelayanan kesehatan kepada rumah sakit dan klinik utama untuk memperlancar arus kas keuangan fasilitas kesehatan.
Hal ini juga dilakukan agar RS bisa fokus memberikan pelayanan terbaik kepada peserta. Ghufron menyebut, besaran uang muka tersebut disesuaikan dengan capaian indikator kepatuhan dan mutu layanan fasilitas kesehatan. Semakin baik layanan rumah sakit kepada peserta JKN, maka kesempatan mendapatkan uang muka akan semakin besar, yakni hingga 60 persen.
