Dukung Ekosistem Mobil Listrik, Pertamina Operasikan Charging Station

Alfian menganggap pertumbuhan ekosistem kendaraan listrik di tanah air sebagai tantangan sekaligus peluang bagi perusahaan yang dipimpinnya. Sebab, pada saat sama, industri otomotif tengah memperkenalkan kendaraan listrik di Indonesia.

“Tentu di satu sisi ini merupakan disrupsi bagi kami selaku BUMN yang selama ini menyediakan produk bahan bakar minyak. Namun, di sisi lain, kami melihat ini sebagai peluang bagaimana memanfaatkan jaringan ritel yang Pertamina miliki untuk dimanfaatkan dan mendukung percepatan terciptanya ekosistem bagi kendaraan listrik,” ujarnya.

Selain charging station, Pertamina Patra Niaga juga sedang menyiapkan gerai dan layanan battery swapping (BSS) bagi motor listrik yang juga akan disebar dengan pola menyerupai SPBU GES di wilayah Jakarta.

“Kami targetkan program BSS ini akan berjalan secepatnya sebagai komitmen perusahaan terhadap salah satu poin Environmental, Social, and Governance (ESG), yakni menyediakan akses energi yang lebih baik bagi masyarakat, sebagai upaya mendorong penurunan emisi karbon, serta untuk mendukung percepatan ekosistem kendaraan listrik khususnya di sisi hilir,” kata Alfian.

Konsep GES adalah sebuah pengembangan teknologi dan inovasi terbarukan yang dilakukan Pertamina dalam hal pengisian energi kendaraan listrik. Hal ini bertujuan untuk dapat menjamin kenyamanan layanan bagi para pengguna kendaraan listrik.

Melansir laman mypertamina, pengembangan teknologi GES Pertamina terdiri dari 3 konsep utama, yaitu Konsep green yang memiliki Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di area SPBU. Kedua, konsep future yang memiliki EV charging station. Ketiga, konsep digital, dengan menerapkan sistem pembayaran nontunai di SPBU yang dilengkapi fasilitas swalayan atau melalui aplikasi MyPertamina.

Pertamina meluncurkan teknologi GES untuk melihat bahwa bisnis pengisian baterai akan menjadi bagian integral dari bisnis SPBU Pertamina di masa depan. 

Demi mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 29 persen pada 2030, industri dalam negeri ditargetkan menghasilkan 600 ribu mobil dan bus listrik. Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, mengatakan bahwa peta jalan pengembangan industri otomotif di Indonesia akan disesuaikan dengan upaya mengurangi emisi karbon.

Melalui laman ruangenergi.com (21/11), Agus mengatakan Kemenperin telah mengeluarkan dua peraturan Menteri Perindustrian. Pertama, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 27 Tahun 2020 tentang Spesifikasi Teknis, Roadmap EV dan Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Kedua, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 28 Tahun 2020 tentang Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) dalam Keadaan Terurai Lengkap dan Keadaan Terurai Tidak Lengkap sebagai bagian tahap pengembangan industrialisasi KBLBB di Indonesia.

Agus mengatakan, untuk menarik investasi di sektor perakitan kendaraan bermotor, industri komponen, serta infrastruktur pendukung, maka pemerintah mengeluarkan PP No.73/2019 Jo PP 74/2021 yang merevisi aturan tarif PPnBM bagi kendaraan bermotor berdasarkan tingkat konsumsi bahan bakar dan emisi CO2. “Tentunya insentif PPnBM tersebut hanya diberikan untuk kendaraan bermotor produksi dalam negeri yang memenuhi persyaratan pendalaman manufaktur atau TKDN,” kata Agus.

Pada kesempatan berbeda, Direktur Utama PT PLN (Persero), Zulkifli Zaini, berpendapat bahwa pemerintah perlu membuat kebijakan tambahan atau insentif untuk mengakselerasi ekosistem mobil listrik. Hal ini dapat dituangkan dalam kebijakan yang lebih menarik terkait pembelian mobil listrik, dibandingkan mobil konvensional.

"Kami berterima kasih bahwa pajak PPnBM mobil listrik sudah dihapus. Tetapi ada dua pajak lain, PPN dan PPh yang dinikmati mobil fosil yang saat ini belum dimiliki mobil listrik," ujar Zulkifli dalam sebuah forum, seperti dikutip dari laman resmi PLN (21/11).

Setali tiga uang dengan pendapat Zulkifli, Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN, Bob Saril, mengungkapkan bahwa insentif yang diberikan pemerintah dapat juga dalam bentuk perluasan regulasi program Low Cost Green Car (LCGC), menjadi Low Carbon Emission Vehicle (LCEV). Hal ini penting untuk mendorong percepatan ekosistem, mengingat saat ini harga mobil listrik di tanah air masih tergolong mahal.

“Produsen otomotif Cina sudah memproduksi mobil listrik murah di kisaran harga Rp60 juta. Saya kira program LCGC ke depan akan lebih tepat untuk mobil listrik. Terlebih Indonesia sudah mampu memproduksi baterai mobil di dalam negeri,” tuturnya seperti dikutip laman ruangenergi.com (21/11).