Jakarta, FORTUNE - Emiten properti PT Repower Asia Indonesia Tbk (REAL), melakukan ekspansi ke segmen Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui pengembangan perumahan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Perseroan melaksanakannya lewat entitas anak terkendalinya, PT Repower Global Sinergitama (RGST), dengan menandatangani Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) bersama PT Ardias Bayu Pratama bagian dari Riscon Group. Ini merupakan tindak lanjuta dari Nota Kesepahaman sebelumnya.
"RGST telah menandatangani KSO denegan Riscon Group dalam rangka membentuk Kerja Sama Operasi non-badan hukum dengan nama KSO RGST-Riscon Group untuk melaksanakan pembangunan dan pengembangan kawasan perumahan Grand Riscon Darmaga yang berlokasi di Leuwiliang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat," tulis Direktur sekaligus Corporate Secretary, Sjafardamsah dalam keterbukaan informasi, dikutip Rabu (14/10).
Kerja sama tersebut mencakup pengembangan unit hunian untuk segmentasi MBR dan unit komersil. Mekanisme pembagian keuntungan proyek KSO adalah 57 persen untuk RGST dan 43 persen untuk Riscon Group.
Perjanjian KSO tersebut berlaku untuk jangka waktu 2 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan, yakni 13 Oktober 2026, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan bersama.
"Penandatanganan KSO ini berpotensi memberikan kontribusi positif terhadap kinerja keuangan konsolidasian perseroan serta memperluas segmentasi pasar perseroan melalui pengembangan hunian bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)," tulis Sjafardamsah.
Sebelumnya, pada 6 Oktober 2026, REAL juga baru meneken nota kesepahaman dengan HIGEN mengenai persiapan akuisisi dalam rangka ekspansi usaha RGST di bidang managed service, infrastruktur teknologi informasi, internet dan pusat data. Penandatanganan nota kesepahaman itu menjadi landasan bagi RGST dan HIGEN dalam mempersiapkan dan membahas langkah-langkah strategis yang diperlukan dalam rangka ekspansi itu.
Nota kesepahaman itu bersifat tak mengikat dan non-eksklusivitas, serta memerlukan diskusi lebih lanjut. Kepastian pelaksanaan transaksi itu bergantung pada pelaksanaan uji tuntas, pemenuhan persyaratan internal para phak, penandatanganan perjanjian definitif, serta persetujuan dari otoritas terkait.