Bogor, FORTUNE - Kebutuhan listrik untuk energi hijau diproyeksikan mencapai 140 terawatt hour (TWh) pada 2034. Angka tersebut diperkirakan setara 70 persen dari produksi EBT nasional 199,4 TWh.
Direktur Utama PT Geo Dipa Energi (Persero), Yudistian Yunis mengatakan kebutuhan tersebut akan meningkat seiring ekspansi smelter dan hilirisasi mineral, kendaraan listrik dan baterai, pusat data hingga kecerdasan buatan, manufaktur berorientasi ekspor, dan kawasan industri hijau.
"Segala macam barang yang kita produksi dapat diintegrasikan dengan ini [EBT], maka tidak berlebihan kalau kami katakan sepanjang 2026 sampai 2034 permintaan listrik industri hijau itu bisa 3,5 sampai 5,3 kali," kata Yudistian dalam Media Gathering bertema Energi Terbarukan dalam Mendukung Kemandirian Energi Nasional, Jumat (2/10).
Namun, pengembangan proyek listrik hijau inj dinilai masih menghadapi tantangan, seperti tingginya beban fiskal yang berdampak pada tarif listrik dan biaya investasi. Beban fiskal panas bumi tercatat sekitar 32–42 persen, lebih tinggi dibandingkan PLTA sebesar 15–25 persen serta PLTS dan PLTB sekitar 8–15 persen.
Beban listrik hijau, menurutnya, berasal dari PNBP, PBB, PBB Tubuh Bumi, pajak air permukaan, bonus produksi, dan retribusi daerah.
"Kalau dilihat bagaimana beban fiskal di sisi energi providernya bisa kita manage, dengan harapan di sisi produksi industri dan produksi barang meningkat, maka fiskalnya kalau dikurangi di provider energi, di sisi lainnya bisa naik sepanjang menghasilkan net fiskal positif," Yudistian.
Oleh karenanya Geo Dipa mengusulkan Fiscal Neutrality Framework, yang mengalihkan fokus penerimaan fiskal dari pungutan di sisi penyedia energi ke manfaat ekonomi yang dihasilkan sektor hilir.
Usulan tersebut mencakup pengurangan PBB Tubuh Bumi, standardisasi pajak air permukaan, reformasi PNBP panas bumi, tax holiday, PPN ditanggung pemerintah, viability gap funding (VGF), insentif investasi hijau, hingga kemudahan perizinan.
Selain itu perushaan mengusulkan Closed Loop Green Fiscal System, dengan mengarahkan penerimaan dari sektor fosil, termasuk pajak karbon, ke Green Fiscal Fund untuk membiayai insentif EBT dan pengembangan listrik hijau.
“Ujungnya kita akan punya listrik hijau, membangun industri hijau, membuat barang-barang ekspor yang hijau, dan investasi dengan harapan pertumbuhan ekonomi nasional bisa meningkat,” ujar Yudistian.
Ia mengatakan, Indonesia memiliki potensi panas bumi sekitar 24 gigawatt (GW), setara sekitar 40 persen sumber daya panas bumi dunia, kendati pemanfaatannya baru sekitar 2,7 GW atau 11 persen dari total potensi tersebut.
Selain itu panas bumi memiliki tingkat keandalan pasokan sekitar 95 persen karena sumber energinya berada di lokasi pembangkit dan tidak bergantung pada musim seperti pembangkit listrik tenaga air.
Dalam rencana pengembangan 10 tahun, Geo Dipa menargetkan tambahan kapasitas panas bumi hingga 965 MW serta produksi silika dan litium sekitar 5.000 ton per tahun dengan kebutuhan investasi sekitar US$5,3 miliar.
Saat ini, perusahaan energi di bawah Kementerian Keuangan tersebut mengoperasikan 120 MW, membangun 110 MW, dan menyiapkan pengadaan untuk tambahan 110 MW pembangkit panas bumi.
“Secara kesiapan, Geo Dipa untuk dipersiapkan menjadi fiscal tools green itu sudah siap untuk menjalankan ini,” ujar Yudistian.
Jika mendapat penugasan untuk mengembangkan 14 Wilayah Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi (WPSPE) dengan total kapasitas sekitar 732 MW membutuhkan investasi mencapi US$5,75 miliar.
Geo Dipa memperkirakan investasi hijau sebesar US$45–60 miliar dapat menciptakan tambahan PDB nasional hingga 6,1–11 persen, sekitar 1,8–1,9 juta lapangan kerja hijau pada 2030, dan pengurangan emisi sekitar 151 juta ton CO₂.