Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel Fortune IDN lainnya di IDN App
Konflik Timur Tengah Memanas, GAPKI : Dampak ke Industri Sawit Masih Terbatas
ilustrasi perkebunan sawit (dok. Sinar Mas)
  • Konflik Timur Tengah memicu lonjakan biaya logistik dan energi hingga 50 persen, namun dampaknya terhadap produksi dan pengiriman minyak sawit Indonesia masih terbatas dalam jangka pendek.
  • GAPKI menilai dampak signifikan baru akan terasa jika konflik berlangsung lama, karena negara importir bisa menahan pembelian atau beralih ke minyak nabati lain sementara waktu.
  • GAPKI meminta pemerintah menunda kebijakan seperti DHE dan kenaikan pungutan ekspor agar tidak memperburuk daya saing ekspor sawit di tengah ketidakpastian global.
Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, FORTUNE - Konflik di Timur Tengah yang kian memanas pasca serangan Amerika Serikat (AS) dan Israel kepada Iran hingga ikut berdampak terhadap industri sawit global. Namun, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menilai, hingga saat ini dampak perang terhadap produksi dan pengiriman minyak sawit dalam negeri masih relatif terbatas.

Eddy Martono, Ketua Umum GAPKI mengatakan dampak yang lebih signifikan baru akan terasa apabila konflik berlangsung dalam jangka waktu lebih lama.

“Kalau konflik ini berlangsung lama, misalnya sampai tiga bulan, tentu akan berpengaruh. Negara-negara importir kemungkinan akan menahan atau mengurangi pembelian sementara,” ujarnya di Jakarta, Kamis (12/3).

Menurutnya, dampak yang paling terlihat dari konflik Timur Tengah saat ini ada pada lonjakan biaya logistik dan asuransi pengiriman meningkat hingga sekitar 50 persen. Kenaikan biaya tersebut mulai menahan aktivitas perdagangan, meskipun konflik sendiri masih berlangsung kurang dari satu bulan.

“Perang ini masih baru, bahkan belum sampai dua minggu. Jadi pengaruhnya belum terlihat jelas. Tapi dari sisi biaya logistik saja meningkatnya sudah luar biasa,” katanya.

Selain logistik, kenaikan harga energi juga diperkirakan akan berdampak pada biaya produksi, termasuk penggunaan bahan bakar dalam operasional perkebunan dan distribusi.

Namun untuk jangka pendek, produksi sawit Indonesia masih berjalan normal. “Dari sisi produksi belum ada dampak. Produksi tetap berjalan dengan baik dan pengiriman ke pelabuhan juga normal,” katanya.

Dampak lebih terasa pada kontrak pengiriman dengan skema CIF (Cost, Insurance and Freight) karena biaya transportasi dan asuransi menjadi tanggung jawab eksportir. Sementara kontrak FOB (Free on Board) relatif tidak terpengaruh karena tanggung jawab pengiriman berada di pihak pembeli.

“Yang paling terasa sebenarnya di pihak importir karena mereka harus menanggung kenaikan biaya logistik,” jelasnya.

Meski demikian, ia memiliki kekhawatiran jika konflik berkepanjangan berpotensi menyebabkan negara importir mengurangi pembelian atau beralih sementara ke minyak nabati lain seperti minyak bunga matahari atau minyak kedelai.

Di sisi lain, dia optimistis minyak sawit tetap memiliki keunggulan karena tidak seluruh penggunaannya dapat digantikan oleh minyak nabati lain. “Ada beberapa penggunaan minyak sawit yang tidak bisa digantikan. Jadi tetap akan ada permintaan,” katanya.

GAPKI mencatat, total ekspor minyak sawit sepanjang 2025 mencapai 32.343 ton, meningkat 9,51 persen dibandingkan 2024 sebesar 29.535 ribu ton. Peningkatan ekspor terbanyak terjadi pada minyak sawit olahan yang naik menjadi 22.727 ribu ton dari sebelumnya 20.451 ribu ton. Kontribusi ekspor berikutnya dicatat minyak inti sawit yang meningkat menjadi 1.560 ribu ton dari 1.262 ribu ton. Berikutnya, oleokimia naik menjadi 5.076 ribu ton dari 4.796 ribu ton dan CPO yang naik menjadi 2.964 ribu ton dari sebelumnya 2.916 ribu ton.

Sementara berdasarkan negara tujuan, peningkatan ekspor tahun lalu dicatat Afrika dengan kenaikan 991 ribu ton, diikuti Cina tumbuh 644 ribu ton, Malaysia naik 516 ribu ton, Bangladesh serta Pakistan dengan masing-masing kenaikan 503 dan 214 ribu ton.

Sedangkan, negara tujuan ekspor yang mencatat penurunan terbesar adalah India dengan 859 ribu ton, Uni Eropa 97 ribu ton dan Amerika Serikat (AS) yang turun 15 ribu ton.

Langkah Mitigasi

PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk (SSMS). (Dok. Sawit Sumbermas Sarana)

Untuk mengantisipasi dampak lebih makin luas dari konflik geopolitik terhadap industri sawit dalam negeri, GAPKI menilai dukungan kebijakan pemerintah dinilai menjadi faktor penting agar ekspor tetap berjalan optimal.

Menurutnya, fokus utama saat ini adalah memastikan kebijakan domestik tidak justru menghambat ekspor di tengah ketidakpastian global.

“Terus terang, ruang yang bisa kita lakukan tidak terlalu banyak. Yang paling penting adalah bagaimana kebijakan pemerintah dapat mendukung ekspor,” ujarnya.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah sejumlah kebijakan yang berpotensi menambah beban bagi eksportir, seperti rencana penahanan Devisa Hasil Ekspor (DHE) maupun kemungkinan kenaikan pungutan ekspor (PE) untuk mendukung program biodiesel B50.

Menurutnya, kebijakan-kebijakan tersebut sebaiknya ditunda terlebih dahulu hingga kondisi pasar global lebih stabil.

“Misalnya kebijakan DHE sebaiknya di-hold dulu. Begitu juga jika nanti untuk program B50 harus menaikkan pungutan ekspor, sebaiknya jangan dulu dilakukan,” katanya.

Apalagi, kenaikan biaya logistik dan freight akibat gejolak global merupakan faktor eksternal yang sulit dikendalikan.

“Kalau biaya logistik atau freight naik karena harga energi naik, itu memang di luar kendali kita. Harga minyak ditentukan oleh pasar global,” ujarnya.

Karena itu, langkah paling realistis adalah memastikan kebijakan dalam negeri tidak memperburuk daya saing ekspor sawit Indonesia.

Editorial Team

EditorEkarina .