Luhut Berharap RI Tidak Lagi Hasilkan Mobil Berbasis BBM pada 2035

Presiden Jokowi telah memerintahkan instansi pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk menggunakan kendaraan listrik berbasis baterai sebagai kendaraan dinas.

Jokowi meneken Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7/2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Sebagai Kendaraan Dinas Operasional Dan Atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang berlaku mulai Selasa (13/9).

 Presiden Joko Widodo, kata Luhut, telah menginstruksikan agar penggunaan kendaraan listrik diimplementasikan dalam kegiatan dinas. Dia mengatakan presiden juga telah memerintahkan untuk memulai pengadaan mobil listrik melalui anggaran APBN dilakukan pada tahun ini.

"Saya sudah berdinas menggunakan mobil listrik. Sekarang presiden sudah memerintahkan untuk APBN untuk pembelian pengadaan membeli EV mulai tahun ini dan lebih besar lagi tahun depan," ujarnya.

Dalam Inpres tersebut, Kementerian Perindustrian mendapatkan tugas  untuk mengakselerasi peningkatan produksi kendaraan listrik. Pada 2025, jumlah mobil listrik di Indonesia ditargetkan mencapai 400 ribu unit atau 25 persen dari total produksi kendaraan bermotor roda empat yang akan mencapai 1,6 juta unit.

Sedangkan pada 2035, Kemenperin menargetkan produksi 1 juta kendaraan listrik roda empat atau lebih, dan untuk motor listrik mencapai 3,22 juta unit. Target tersebut diharapkan dapat menghemat penggunaan bahan bakar fosil dan menurunkan emisi CO2 hingga 4,6 juta ton untuk roda empat atau lebih dari 1,4 juta ton CO2 untuk kendaraan roda dua.

Hingga saat ini, telah terdapat empat perusahaan bus listrik, tiga perusahaan mobil listrik, serta 31 perusahaan roda dua dan roda tiga listrik dengan total investasi Rp1,872 Triliun.

Kapasitas produksi kendaraan listrik per tahun di Indonesia mencapai 2.480 unit bus, 14.000 unit mobil listrik, serta 1,04 juta unit untuk kendaraan roda dua dan roda tiga listrik.