PTBA Siapkan Lahan untuk Proyek PLTS

Menurut Fuad, pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) Bukit Asam cukup ambisius dan terukur karena mempunyai kelebihan dalam konteks lahan pasca tambang. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan dalam pengembangan EBT, khususnya PLTS, adalah ketersediaan lahan dan tarif yang atraktif bagi pembeli. “Kami sudah hitung dengan cermat untuk address dua hal tersebut,” katanya.

Pada acara webinar bertajuk "Pengembangan PLTS untuk Kemerdekaan Energi", Fuad mengatakan bahwa dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) sudah memetakan potensi 207,9 GW energi surya.

Energi surya adalah salah satu yang memiliki target terbesar di antara beberapa potensi EBT. Pengembangan tenaga surya untuk tenaga listrik diproyeksikan sebesar 6,5 GW pada tahun 2025 dan 45 GW pada tahun 2050 atau 22% dari potensi surya yang sudah dipetakan.

Sementara itu, Direktur Pengembangan dan Niaga PT Pembangkit Jawa Bali (PJB), Iwan Purnama, mengatakan pengembangan PLTS saat ini perlu dukungan kebijakan, seperti perencanaan dalam RUPTL. Selain itu, penciptaan pasar PLTS juga diperlukan dengan meningkatkan kapasitas pengembangan dan menetapkan target pengembangan PLTS secara lebih jelas.

“Perlu harmonisasi antara supply dan demand dalam rangka akselerasi penambahan pembangkit baru,” kata Iwan

Seiring dengan kemajuan teknologi, pemerintah cukup optimistis dengan proyeksi PLTS karena tren investasi dan harga listrik dari PLTS global semakin murah dari waktu ke waktu.

Salah satu yang menjadi perhatian pemerintah melalui Kementerian ESDM adalah keberadaan PLTS atap. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana menyampaikan bahwa pemerintah sedang mengkaji skema baru perhitungan nilai ekspor impor listrik agar PLTS atap semakin menarik bagi pelanggan.

Adapun, skema itu itu akan tertuang dalam regulasi baru, yakni rancangan revisi Peraturan Menteri ESDM Nomor 49 tahun 2018 tentang PLTS. Saat ini regulasi ini baru selesai tahap harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM.

Menurut Iwan, dari sisi pengadaan juga diharapkan ada standardisasi aturan dan meningkatkan transparansi proses lelang, serta standarisasi Perusahaan Pengelola Aset (PPA) yang dapat memenuhi persyaratan bank dengan alokasi risiko yang adil.

Kemudian, ujar Iwan, dari sisi eksekusi proyek ada kemudahan dan fleksibilitas dalam perizinan dan penyiapan lahan, termasuk perizinan waduk yang dikelola oleh Kementerian PUPR. Kemudian relaksasi persentase penggunaan permukaan waduk untuk mendanai PLTS terapung. “Serta penguasaan teknologi dan kesiapan industri pendukung untuk bunga rendah,” kata dia.