ADB Guyur Pinjaman Rp2,1 Triliun Buat Indonesia, Untuk Apa?
Jakarta, FORTUNE – Pemerintah Indonesia kembali mendapatkan pinjaman dari Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB). Kali ini, ADB menyetujui utang sebesar US$150 juta atau lebih dari Rp2 triliun.
“Fasilitas ini akan mendorong pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan mempercepat pemulihan negara dari pandemi dengan menghimpun dana dan menciptakan lapangan kerja,” kata Unit Head ADB untuk Green and Innovative Finance Asia Tenggara, Anouj Mehta, dalam keterangan kepada media, Rabu (16/2).
Pinjaman itu tergolong dalam Sustainable Development Goals Indonesia One–Green Finance Facility (SIO-GFF). Program tersebut bertujuan membiayai setidaknya 10 proyek, dengan sedikitnya 70 persen dari pembiayaan mendukung infrastruktur hijau, dan sisanya untuk SDGs.
Nantinya, fasilitas tersebut akan membantu penyusunan proyek bankable yang menarik dana guna melengkapi belanja pemerintah, termasuk dari sumber swasta, institusi, dan komersial.
Skema fasilitas pinjaman
Menurut ADB, pinjaman kepada pemerintah akan disalurkan kembali kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), lembaga pembiayaan infrastruktur milik negara.
Sumber pinjamam tersebut terdiri dari US$1,2 juta dari Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia dan $375.000 dari Dana Khusus Kemitraan Pengembangan Sektor Keuangan Luksemburg.
Senior Financial Sector Specialist ADB, Benita Ainabe, mengatakan Indonesia adalah negara penghasil emisi gas rumah kaca (GRK) kelima terbesar di dunia, dan menyumbang lebih dari setengah emisi di Asia Tenggara. Dengan model pinjaman ini, katanya, Indonesia akan terbantu dalam memusatkan perhatian pada infrastruktur yang tahan iklim saat pemulihan ekonomi.
ADB menghitung kebutuhan pembiayaan infrastruktur tahunan Indonesia—yang disesuaikan dengan faktor iklim— dalam kurun 2016 hingga 2020 rata-rata mencapai $74 miliar atau lebih dari Rp1.000 triliun. Namun, itu dengan kesenjangan pembiayaan infrastruktur tahunan $51 miliar atau sekitar Rp730 triliun.