Jakarta, FORTUNE – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Pembangunan Nasional (Menteri PPN/Kepala Bappenas), Suharso Monoarfa, mengatakan alokasi dana dari pemerintah untuk program prioritas nasional tahun 2023 mencapai Rp467,3 triliun dalam belanja Kemeneterian/Lembaga (K/L).
Menurut Suharso, alokasi ini diarahkan untuk penuntasan infrastruktur dan konetivitas, agar tidak ada proyek yang terlantar. Selain itu, alokasi disiapkan untuk mendukung tahapan pemilu 2024, pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), dan pelaksanaan Major Project (MP) utama 2023.
“Alokasi pendanaan prioritas nasional diupayakan secara proporsional dengan tetap memperhatikan target pembangunan,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat (Rakorbangpus) 2022, seperti terpantau di kanal YouTube Bappenas, Kamis (21/4).
Rincian alokasi dana prioritas nasional
Suharso memperinci Rp467,3 triliun dana yang dialokasikan tersebut menjadi beberapa prioritas. Sebagai prioritas nasional pertama, dana tersebut diarahkan untuk memperkuat ketahanan ekonomi bagi pembangunan berkualitas dan berkeadilan sebesar Rp28,7 triliun. Prioritas nasional kedua adalah Rp39,2 triliun yang dialokasikan dalam pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
“Prioritas nasional ketiga dengan penekanan pada bantuan sosial pemerataan pendidikan berkualitas, akses dan mutu kesehatan, pendidikan keterampilan dan vokasi, sebesar Rp223,8 triliun,” kata Suharso.
Ia melanjutkan, prioritas nasional keempat yaitu alokasi untuk revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, sebesar Rp5,6 triliun. “Prioritas nasional kelima dengan penekanan pada infrastruktur dasar konetivitas dan sumber daya air, sebesar Rp97 triliun,” kata Suharso.
Kemudian, kata Suharso, prioritas nasional keenam adalah membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim dengan alokasi dana mencapai Rp11 triliun. Untuk prioritas nasional ketujuh dialokasikan sebesar Rp62 triliun untuk memperkuat stabilitas politik, hukum, HAM, dan transformasi pelayanan publik, dengan penekanan pemilu.
Dukungan pembiayaan BUMN dan swasta
Pencapaian prioritas nasional ini juga akan didukung pembiayaan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta. “Dengan investasi BUMN dan swasta, diharapkan dapat mendorong percepatan pencapaian sasaran pembangunan nasional,” katanya.
Diketahui, terdapat 77 proyek prioritas yang melibatkan 56 BUMN, serta 234 proyek prioritas yang melibatkan 151 pihak swasta. Keseluruhan proyek ini tersebar di seluruh Indonesia dengan pembagian yang cukup imbang antara kawasan timur dan barat Indonesia.
Industri pengolahan jadi penggerak ekonomi utama di 2023
Suharso menambahkan, pada tahun 2023, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3-5,9 persen, Sektor industri pengolahan diperkirakan tetap akan jadi motor penggerak pertumbuhan tersebut. “Ini akan didukung oleh keberlanjutan pengembangan sektor prioritas makanan dan minuman, tekstil, kimia, farmasi, dan alat kesehatan, program industri hijau, serta perluasan penerapan industri 4.0,” ucapnya.
Di sisi lain, sektor pertanian diharapkan akan tumbuh positif, selaras dengan kebijakan pengembangan food estate dan program gerakan tiga kali ekspor pertanian. Kemudian, sektor konstruksi pun diperkirakan tumbuh cukup signifikan, melalui pembangunan infrastruktur di IKN dan pembangunan infrastruktur prioritas lainnya.
