Jakarta, FORTUNE – Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, mengungkapkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan terus menjadi shock absorber (peredam goncangan) ekonomi agar daya beli masyarakat dapat terus terjaga.
“Artinya, shock dari luar ini yang mengelola adalah APBN, agar daya beli masyarakat yang belum pulih dapat kita jaga. Tapi, trade off dari menjaga daya beli masyarakat, beban APBN akan melonjak sangat besar dari sisi subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM),” kata Menkeu dalam sebuah bincang di salah satu TV Swasta, Selasa (10/5).
Goncangan global yang masih menjadi tantangan bagi perekonomian Indonesia tidak hanya muncul akibat pandemi Covid-19 semata, namun juga situasi geopolitik yang terdampak perang Rusia-Ukraina. Kondisi ini telah meningkatkan harga-harga komoditas, khususnya pangan dan energi.
Selain menjaga daya beli masyarakat, pemerintah juga akan terus memastikan pemulihan ekonomi nasional lewat dorongan pada peningkatan investasi. Hal ini dilakukan melalui dana dari perusahaan maupun kredit perbankan.
Tantangan kenaikan harga energi dunia
Menkeu mengatakan, tantangan yang muncul saat ini adalah menjaga agar masyarakat tidak terdampak oleh kenaikan harga komoditas energi dunia. Untuk itu, stabilitas harga listrik dan BBM yang dikonsumsi masyarakat harus terjaga.
Hal ini menjadi penting, mengingat kenaikan harga energi dapat menekan konsumsi rumah tangga. Padahal, pada kuartal I/2022, sektor rumah tangga masih tumbuh 4,34 persen. “Jadi, agar konsumsi tumbuh di atas 5 persen secara tahunan, daya beli masyarakat harus kita jaga,” kata Menkeu.
Daya beli masyarakat sebenarnya sudah membaik
Sri Mulyani juga mengungkapkan daya beli masyarakat dapat dikatakan membaik, dengan menguatnya pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan kondisi ketenagakerjaan.
Melansir laman resmi Kemenkeu, Rabu (11/5), jika dibandingkan dengan Triwulan IV/2021 (Q-to-Q), konsumsi masyarakat merupakan kontributor terbesar Pendapatan Domestik Bruto (PDB) nasional masih mencatatkan pertumbuhan positif. Tren ini sejalan dengan relatif tingginya mobilitas masyarakat di sepanjang Triwulan I/2022 dibandingkan dengan Triwulan I/2021.
Selain itu, peningkatan lapangan kerja baru juga berperan vital dalam mengakselerasi pemulihan daya beli masyarakat. Tingkat pengangguran nasional turun dari 6,26 persen pada Februari 2021 menjadi 5,83 pada Februari 2022.
Menjaga ekonomi nasional pulih dan makin kuat
Mengacu pada perkembangan positif yang terjadi dan dinamika global dalam beberapa waktu ke depan, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu, Febrio Kacaribu menegaskan bahwa APBN memang harus tetap difungsikan sebagai shock absorber dalam perekonomian Indonesia. “Untuk tetap menjaga pemulihan ekonomi agar tetap berlanjut dan semakin menguat,” ujarnya.
Namun demikian, ruang bagi normalisasi kebijakan fiskal juga semakin terbuka, seiring situasi pendemi yang makin terkendali dan keberlanjutan pemulihan sektor swasta. “Seiring dengan membaiknya upaya penanganan pandemi, cakupan program vaksinasi, serta reliabilitas sistem kesehatan nasional, kebutuhan APBN untuk penanganan pandemi dapat dimoderasi,” ujarnya.
