Jakarta, FORTUNE – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), melaporkan realisasi insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) mobil dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) properti Indonesia pada periode Januari-Juli 2022 mencapai Rp489 miliar.
Direktur Jenderal Pajak, Suryo Utomo, mengatakan, jumlah tersebut terbagi atas PPnBM mobil sebesar Rp385 miliar dan PPN properti Rp104 miliar. “Untuk kedua jenis insentif ini akan berakhir pada September 2022 dan kami akan evaluasi,” katanya dalam konferensi pers APBN KITA, Kamis (11/8).
Suryo menyebut bahwa untuk PPnBM mobil, realisasi insentif yang tercapai hingga semester I 2022 merupakan 23 persen dari pagu Rp1,66 triliun, sedangkan untuk PPN properti baru mencapai 6,1 persen dari alokasi Rp1,7 triliun. Meski demikian, insentif yang diberikan diklaim berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak di sektor industri otomotif dan properti.
Penerimaan pajak
Dari sisi penerimaan pajak, Suryo mengatakan bahwa industri otomotif sampai dengan Juli 2022 berhasil tumbuh 179 persen (YoY). “Pada saat tahun lalu, (sektor otomotif) tumbuh negatif nih, terus terang saja,” ucapnya.
Kemudian, untuk konstruksi dan real estat tumbuh positif 12,2 persen (YoY) pada Januari-Juli 2022, walau pada bulan Juli sempat terkontraksi 5,6 persen akibat perubahan model pemungutan PPN atas transaksi dengan pemerintah. Semula, pemungutan dilakukan oleh bendahara atas nama wajib pajak rekanan, kini menjadi atas nama bendahara atau platform.
Pertumbuhan PDB triwulan II/2022
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Suryo mengatakan bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) sektor konstruksi berhasil tumbuh 8,1 persen pada triwulan II/2022, jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya (Year on Year/YoY).
Selain itu, real estat tumbuh 4,8 persen (YoY). “Industri, secara keseluruhan tumbuh di 4,2 persen, dalam hal ini termasuk industri kendaraan bermotor,” ujarnya.
Tujuan pemberlakukan insentif
Suryo mengatakan, sejumlah penghitungan ini merupakan gambaran yang digunakan pemerintah untuk terus melakukan evaluasi terhadap insentif yang akan diberikan.
Pemberlakuan insentif ini diharapkan mampu mendukung dan membantu peningkatan kapasitas dan pertumbuhan ekonomi di tiap sektor yang dikenakan insentif.