Jakarta, FORTUNE – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan pemerintah desa se-Indonesia untuk berhati-hati mengelola dana desa sebesar Rp468 triliun. Dana ini diperuntukkan bagi pembangunan desa, memacu pertumbuhan ekonomi desa, yang nantinya diharapkan dapat berdampak terhadap perekonomian nasional.
“Jangan dipikir ini uang kecil lho, ini uang gede sekali, besar sekali. Dalam sejarah negara ini berdiri, desa diberi anggaran sampai Rp468 triliun itu belum pernah,” kata Jokowi pada acara Peresmian Pembukaan Silaturahmi Nasional Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Silatnas Apdesi) Tahun 2022, Selasa (29/3).
Jokowi lantas menyinggung hasil konkret dari kerja keras pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa hingga kini. “Hasilnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Mendagri, Pak Tito, jadi jalan desa berapa, jadi embung berapa, jadi irigasi berapa, jadi jembatan berapa, semuanya jelas, konkret, fisik ada,” ujarnya.
Prioritas pembangunan infrastruktur
Jokowi mengarahakan agar pemanfaatan dana desa diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur, khususnya akses jalan. Hal ini dianggap dapat mendukung terjadinya peningkatan produktivitas masyarakat perdesaan.
Dia mencatat hingga saat ini total jalan deesa yang sudah terbangun mencapai 227 ribu kilometer jalan desa. “Masih ada banyak jalan-jalan di desa yang memang baru dibangun dan diperbaiki, utamakan jalan-jalan produksi yang menuju ke sawah, ke kebun, itu yang didahulukan. Embung, irigasi, dan lain-lain, jembatan, pasar desa, BUMDes, tambatan perahu, banyak sekali, sudah saya cek satu per satu,” ujarnya.
Prioritas kualitas hidup masyarakat desa
Fokus berikutnya dari pemanfaatan dana desa menurut Jokowi adalah kualitas hidup masyarakat desa. Dengan membaiknya kualitas hidup, pertumbuhan ekonomi masyarakat desa pun akan membaik dan berpengaruh pada ekonomi nasional.
Jokowi menyebut, banyak sekali pembangunan yang harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, seperti pembangunan air bersih, posyandu, polindes, drainase, sumur, PAUD, sampai MCK.
“Ini juga dari dana desa, dan itu akan memperbaiki kualitas hidup, kualitas SDM dari masyarakat di pedesaan,” ucapnya.
Proses pelaporan SPJ dinilai bertele-tele
Jokowi juga menyoroti mekanisme pelaporan pertanggungjawaban penggunaan dana. Menurutnya, penyampaian Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dinilai terlalu bertele-tele dan cukup menyulitkan.
“Pak Mendagri, ini coba diurus dengan Kementerian Keuangan agar yang namanya SPJ itu tidak ruwet-ruwet lah. Nanti para kepala desa ini, tidak ngecek jalan, tidak ngecek irigasi, tidak ngecek posyandu, malah urusan buat SPJ saja,” ujar Presiden.
Meski diakui tidak mudah mengubah sistem akuntansi dalam negeri. Tapi, diharapkan setelah keluhan ini akan ada tindaklanjuti dari Mendagri, agar lebih mudah dan sederhana.
Pertumbuhan ekonomi desa yang berkelanjutan
Dalam acara tersebut, Jokowi membahas mengenai upaya menciptakan pertumbuhan ekonomi desa yang berkelanjutan. Contohnya dalam pembangunan desa, diharapkan dapat menggunakan material dari desa tersebut, paling jauh dari radius satu Kecamatan.
“Supaya apa? Uang itu berputar terus di desa kita, paling jauh itu ke kecamatan kita. Jangan sampai uang itu kembali ke kota, apalagi kembali ke Jakarta, hati-hati,” kata Jokowi.
Menurut Presiden, upaya ini juga dapat menurunkan angka kemiskinan di desa. “Sudah kelihatan. Coba dilihat kurvanya sudah turun, turun, turun, turun terus, turun terus. Kita harapkan ini kalau enggak pandemi sepertinya sudah agak tajam, tapi karena ada pandemi, naik sedikit lagi. Ini yang kita harapkan, kenapa pembangunan itu dimulai dari desa,” katanya.
