Jakarta, FORTUNE – Pemerintah menganggarkan dana sebesar Rp451 triliun untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2022. Dana tersebut akan digunakan untuk mendukung pemulihan dan peningkatan ekonomi di tengah pandemi Covid-19.
"Dana tersebut akan difokuskan untuk tiga sektor utama yaitu: kesehatan, perlindungan sosial, dan insentif fiskal untuk beberapa sektor usaha, UMKM, maupun korporasi,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto usai rapat terbatas tentang evaluasi PPKM, Minggu (16/1).
Jumlah angaran ini naik dari rencana sebelumnya, dimana pemerintah menyiapkan PEN 2022 senilai Rp414 triliun. Jumlah ini terbagi atas bidang kesehatan senilai Rp117,9 triliun, perlindungan masyarakat Rp154,8 triliun, dan penguatan pemulihan ekonomi sebesar Rp141,4 triliun.
Menteri Airlangga mengatakan, perubahan angaran PEN ini seiring dengan tren kasus Omicron yang mulai meningkat. Masyarakat diminta terus mewaspadai penyebaran varian baru Corona ini, sambil pemerintah memastikan roda perekonomian terus berjalan.
Presiden setujui perpanjangan PPN DTP
Terkait penggunaan anggaran dana PEN, salah satu program yang sudah disetujui oleh Presiden Joko Widodo adalah perpanjangan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sampai dengan Juni 2022.
Airlangga menyebutkan bahwa untuk rumah susun atau rumah tapak yang nilainya Rp2 miliar, akan diberikan PPN DTP sebesar 50 persen dan diperhitungkan sejak awal kontrak. Diharapkan, rumah bisa diselesaikan dalam waktu sembilan bulan. Kemudian untuk properti yang harga jualnya Rp2-5 miliar mendapatkan PPN DTP sebesar 25 persen.
“Saat ini sedang disusun draft revisi PMK 103/2021 sebagai dasar regulasi untuk perpanjangan insentif PPN DTP Perumahan tahun 2022,” ucap Menko Airlangga.
Insentif PPnBM
Program selanjutnya yang disetujui oleh Presiden adalah perpanjangan fasilitas tarif Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), khususnya sektor otomotif dengan harga penjualan di bawah Rp200 juta, seperti tipe kendaraan low cost green cost (LCGC) yang saat ini PPnBM-nya sebesar 3 persen.
Airlangga mengatakan bahwa PPnBM DTP di kuartal I mendapatkan 3 persen yang DTP, kemudian di Kuartal II mendapatkan PPnBM DTP sebesar 2 persen, dan di Kuartal III mendapatkan PPnBM DTP sebesar 1 persen, sedangkan di Kuartal IV harus membayar penuh sesuai tarifnya yaitu PPnBM sebesar 3 persen.
Sementara untuk otomotif dengan harga Rp200-250 juta yang tarif PPnBM-nya 15 persen, PPnBM akan ditanggung pemerintah sebesar 50 persen di kuartal pertama. “Sehingga masyarakat membayar 7,5 persen dan di kuartal kedua sudah mulai membayar full di 15 persen,” ungkapnya.
Perluasan program bansos
Berikutnya, Presiden telah menyetujui dilakukannya front-loading beberapa program bantuan sosial di kuartal I. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari perluasan program bantuan tunai untuk pedagang kaki lima (PKL), warung, dan nelayan.
“Jumlah pesertanya diperkirakan sebesar 2,76 juta orang, 1 juta PKL dan pemilik warung, dan 1,76 juta nelayan/penduduk miskin ekstrem. Besaran yang diberikan sebesar Rp600 ribu per penerima. Ini akan segera dilaksanakan,” ujar Airlangga melalui keterangan pers.
