Jakarta, FORTUNE - Pernahkah Anda mendengar istilah pengeluaran diskresioner pemerintah atau government discretionary spending? Apa itu?
Dalam A Dictionary of Economics-Oxford University Press (1997), istilah discretionary spending atau pengeluaran diskresioner adalah pembelanjaan yang diberdayakan oleh badan pemerintah, tetapi tidak diwajibkan secara hukum untuk melakukannya. Hal tersebut dapat mencakup pengeluaran untuk barang dan jasa nyata, seperti pekerjaan umum, dan hibah untuk individu atau organisasi.
Dengan kata lain pengeluaran diskresioner pemerintah adalah item dalam belanja pemerintah di mana alokasinya bergantung pada kebijaksanaan pemerintah dan dilaksanakan melalui tagihan alokasi. Untuk lebih memahaminya, simak penjelasan berikut ini.
Kebijakan pengeluaran diskresioner pemerintah
Dalam membuat rancangan anggaran, pemerintah harus mendapat persetujuan kongres atau legislatif terkait berbagai komponen yang harus dibelanjakan di tahun fiskal ke depan, termasuk pengeluaran diskresioner.
Melansir laman cerdasco.com, contoh pengeluaran diskresioner adalah pengeluaran untuk pertahanan nasional, pendidikan, transportasi dan bantuan asing.
Sebagai gambaran, di Amerika Serikat pengeluaran diskresioner adalah satu di antara tiga kategori pengeluaran dalam anggaran fiskal. Dua lainnya adalah pengeluaran wajib dan bunga.
Anggaran untuk pengeluaran wajib akan terus dan tak bisa diganggu gugat, kecuali ada perubahan kebijakan atau perubahan undang-undang yang mengatur ketentuan tersebut,
Adapun bunga bersih amat dipengaruhi oleh utang pemerintah. Pengeluaran untuk bunga akan menjadi semakin tinggi ketika defisit anggaran semakin tinggi dari tahun ke tahun. Hal ini memaksa pemerintah untuk menambah utang. Di samping itu, linflasi dan suku bunga juga turut mempengaruhi pengeluaran bunga oleh pemerintah.
Perbedaan pengeluaran diskresioner pemerintah dan pengeluaran wajib
Pengeluaran pemerintah terbagi dalam dua jenis, yakni pengeluaran diskresioner dan pengeluaran wajib. Apa perbedaannya?
1. Persetujuan kebijakan
Dalam memutuskan pengeluaran diskresioner pemerintah mengajukan rancangan ke legislatif atau kongres untuk mendapatkan persetujuan. Alokasi dana dibuat berdasarkan kebutuhan dan pertimbangan yang relevan.
Sebagai contoh, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk infrastruktur nonfisik pendidikan meski di tahun sebelumnya itu tidak ada atau nominalnya kecil. Pertimbangan alokasi tersebut misalnya untuk menunjang program pendidikan yang maju dengan fasilitas pendidikan yang memadai.
Adapun pengeluaran wajib ditentukan oleh undang-undang atau peraturan yang telah ditentukan sebelumnya.
2. Bersifat fleksibel
Pengeluaran diskresioner pemerintah bisa berubah kapan saja atau fleksibel, bergantung pada prioritas pemerintah. Apabila ada perubahan pengeluaran diskresioner, pemerintah mengajukannya ke legislatif atau kongres untuk mendapatkan persetujuan.
Berbeda dengan pengeluaran wajib yang jarang mengalami perubahan. Sekalipun ada perubahan harus melalui proses panjang dan memakan waktu. Untuk mengubahnya, mengharuskan legislatif atau kongres untuk mengubah peraturan atau undang-undang terkait.
Contoh pengeluaran diskresioner pemerintah
Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, pengeluaran diskresioner pemerintah adalah adalah pembelanjaan yang diberdayakan oleh badan pemerintah, tetapi tidak diwajibkan secara hukum untuk melakukannya.
Ada beberapa item dalam pengeluaran pemerintah dikategorikan sebagai pengeluaran diskresioner. Namun, komponennya bervariasi setiap negara, bergantung pada prioritas atau kebutuhan negara tersebut.
Sebagai contoh, pengeluaran diskresioner pemerintah Amerika Serikat yang memakan bujet hingga mencapai US$1,6 triliun pada tahun 2020. Itu terdiri dari US$714 miliar anggaran pertahanan nasional dan US$914 miliar anggaran untuk nonpertahanan. Anggaran pertahanan mencakup pengeluaran untuk:
- Operasi dan pemeliharaan
- Personel militer
- Pengadaan
- Penelitian, pengembangan, pengujian, dan evaluasi
Adapun anggaran nonpertahanan mencakup pengeluaran untuk:
- Kesehatan
- Transportasi
- Pendidikan, pelatihan, dan pelayanan sosial
- Manfaat dan layanan veteran
- Pembangunan masyarakat dan regional
- Bantuan luar negeri
- Program kredit perumahan
Contoh pengeluaran wajib pemerintah
Pengeluaran diskresioner adalah pengeluaran yang komponennya bergantung kepada prioritas. Berbeda dengan pengeluaran yang bersifat wajib, seperti pengeluaran untuk program sosial.
Di Amerika Serikat, pengeluaran administrasi untuk jaminan sosial umumnya masuk pengeluaran diskresioner. Namun, cek manfaat yang dikirimkan ke penerima program jaminan sosial merupakan pengeluaran wajib.
Di tahun 2020, pengeluaran wajib AS mencapai US$4,6 triliun. Adapun dari nominal itu sekitar US$1,9 triliun dialokasikan untuk jaminan sosial dan medicare.
Berikut ini contoh pengeluaran wajib lainnya di Amerika Serikat pada tahun anggaran tersebut.
- Kompensasi pengangguran Covid−19 (Covid−19 unemployment compensation)
- Pendapatan keamanan tambahan (supplemental security income)
- Program bantuan nutrisi tambahan (supplemental nutrition assistance program atau SNAP)
- Program perlindungan gaji (paycheck protection program)
- Dana bantuan virus corona (coronavirus relief fund)
- Program pinjaman pelajar (student loan programs)
Demikian penjelasan mengenai pengeluaran diskresioner pemerintah dan perbedaannya dengan pengeluaran wajib pemerintah. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda.
