Jakarta, FORTUNE - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan Indonesia harus bisa bertahan dan hidup berdampingan dengan pandemi Covid-19. Dia pun menyampaikan ada empat tantangan yang dihadapi bank sentral saat masa pagebluk guna memulihkan ekonomi Tanah Air.
“Pertama resiliensi, apa dan bagaimana upaya mempercepat pemulihan ekonomi dan mendorong perekonomian menjadi lebih kuat dan resilien,” kata dia saat Konferensi Internasional Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan ke-15 secara daring, Kamis (9/2).
Kedua, digitalisasi. Perry mengatakan, akselerasi ekonomi dan keuangan digital nasional akan menjadi pengubah keadaan (game-changer) selama pandemi. Pasalnya, dengan terbatasnya aktivitas fisik, transaksi ekonomi pun terpaksa dilakukan secara daring.
Tantangan ketiga terkait inklusi. Perry mengatakan bahwa inklusi perlu untuk dilakukan untuk mendorong dan membantu pemulihan ekonomi dampak pandemi. Tantangan keempat, soal keuangan dan ekonomi yang berkelanjutan atau green economic. Tekanan untuk ramah lingkungan yang semakin tinggi perlu direspons melalui kebijakan reformasi struktural maupun digitalisasi.
“Saya sadar, ketika melihat langit berwarna biru. Pesan dari pandemi adalah kita perlu menghijaukan keuangan dan pembangunan ekonomi berkelanjutan untuk kita, properti, inklusi dan untuk masa depan,” tuturnya.
1. Respons Bank Sentral terhadap tantangan pemulihan ekonomi
Lebih lanjut, Perry menyampaikan respons bank sentral terhadap masing-masing tantangan tersebut. Pertama, implementasi bauran kebijakan (Central Bank Policy mix) akan terus berlanjut, tidak hanya terkait kebijakan suku bunga , tetapi juga untuk menjaga stabilitas nilai tukar.
Kedua, BI terus mendorong digitalisasi ekonomi dan keuangan dengan terus mendukung akselerasi digital banking, fintech, ecommerce, dan industri sistem pembayaran. Ketiga, berkoordinasi dengan Pemerintah dalam memperkuat pemulihan ekonomi, antara lain mendukung dan mempromosikan UMKM. Untuk mendukung hal tersebut, BI tidak hanya melakukan pengembangan UMKM tapi juga program onboarding untuk mendukung UMKM Go Digital.
Keempat, green economy and finance, melalui dukungan kebijakan makroprudensial yang ramah terhadap lingkungan, antara lain kebijakan pembiayaan berwawasan lingkungan (green financing). “BI juga terus menguatkan koordinasi dengan pemerintah agar ekonomi berdaya tahan, tidak hanya untuk stabilisasi namun juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi," tutur Perry.
2. Vaksinasi Covid-19 percepat pemulihan ekonomi
Selain itu, Perry menuturkan negara-negara yang melakukan vaksinasi dengan cepat serta ditopang oleh stimulus fiskal maupun moneter terbukti mampu keluar dari tekanan ekonomi dan mengalami pertumbuhan yang lebih baik.
"Setelah Tiongkok sekarang AS sebagai salah satu ekonomi dengan pertumbuhan tercepat. Tahun ini kami melihat pertumbuhan ekonomi AS sebesar 6,8 persen dan tahun depan 3,5 persen. Tiongkok 8,4 persen (tahun ini), 5,5 persen tahun depan," kata Perry.
Sementara negara-negara berkembang, menurut Perry tidak bisa secepat negara maju karena tingkat vaksinasi serta pemberian stimulusnya tidak sebesar negara maju. Sehingga efek pada pemulihan ekonominya pun berjalan lambat.
3. BI Kembali berbagi beban dengan pemerintah
Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menetapkan Surat Keputusan Bersama (SKB) III tanggal 23 Agustus 2021. Tujuannya, untuk memperkuat kerja sama dalam pembiayaan sektor kesehatan dan kemanusiaan sebagai dampak pandemi Covid-19.
Melalui penetapan SKB III, Pemerintah dan BI dapat berpartisipasi aktif dalam pembelian surat berharga negara di pasar perdana. Putusan ini tetap mengadopsi prinsip masing-masing yaitu menjaga agar fiskal dan moneter tetap menjadi instrumen yang kredibel dalam menjaga perekonomian.
SKB III berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2022. Besaran SBN yang diterbitkan pada tahun 2021 sebesar Rp215 triliun dan tahun 2022 sebesar Rp224 triliun. Partisipasi bank sentral berupa kontribusi atas seluruh biaya bunga untuk pembiayaan vaksinasi dan penanganan kesehatan dengan maksimum limit Rp58 triliun untuk tahun 2021 dan Rp40 triliun untuk tahun 2022, sesuai kemampuan keuangan BI.
Sedangkan sisa biaya bunga pembiayaan penanganan kesehatan lainnya serta penanganan kemanusiaan menjadi tanggungan Pemerintah. Seluruh SBN yang diterbitkan dalam skema SKB III ini merupakan SBN dengan tingkat bunga mengambang (dengan acuan suku bunga Reverse Repo BI tenor 3 Bulan).
