Jakarta, FORTUNE – Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia (UI) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2022 berkisar 5,1-5,4 persen. Tidak beda jauh dari prediksi Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia yang masing-masing menaruh angka 5,6 persen dan 5,2 persen.
“Memang kelihatannya angka 5 persen jadi angka konsensus. PEN 2022 akan digenjot sampai 90 persen itu pasti angka 5 persen enggak susah untuk dicapai,” kata Peneliti Senior LPEM UI, Teguh Dartanto, pada webinar digelar Kamis (27/1).
Salah satu katalis pertumbuhannya, menurut Teguh, adalah keseriusan pemerintah dalam mengendalikan COVID-19. Jika, kasus terkonfirmasi virus corona dapat dikendalikan, itu dapat menjadi kunci pemulihan ekonomi.
Mengutip pernyataan para ahli kesehatan masyarakat, Teguh menyatakan varian Omicron tidak lebih mematikan dibandingkan varian sebelumnya, Delta. “Namun, kita tak boleh jumawa. Kita berharap tidak ada gelombang ketiga dari Omicron,” ujarnya.
Berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan COVID-19, perkembangan kasus penularan di Indonesia terus meningkat. Kemarin ada tambahan 7.010 kasus konfirmasi positif. Dengan demikian, total kasus konfirmasi positif mencapai 4.301.193.
Tambahan kasus konfirmasi positif tersebut lebih tinggi dibandingkan Selasa (25/1) yang sebanyak 4.878.
Booster tingkatkan kepercayaan
Faktor lain pendorong ekonomi adalah pelaksaaan vaksin dosis ketiga atau booster bagi masyarakat. Hal tersebut, kata Teguh, bakal semakin meningkatkan kepercayaan publik untuk kembali beraktivitas. Efek berantainya adalah peningkatan dalam konsumsi masyarakat dan sektor ekonomi lainnya.
“Ada kebutuhan konsumsi sudah naik. Hotel dan restoran itu sudah confident karena orang sudah mau traveling. Berikutnya tranportasi dan perdagangan juga akan ikut naik,” ujar Teguh.
Isu 2022 yang perlu diwaspadai
Teguh mengingatkan beberapa isu penting yang perlu diperhatikan oleh pemerintah. Hal ini untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi.
Pertama, pemerintah harus lebih responsif dalam menanggapi kebijakan ekonomi negara lain seperti Amerika Serikat. Sebab, sekecil apa pun keputusannya, pasti akan berdampak kepada stabilitas ekonomi dalam negeri.
“Artinya jangan sampai kita (Indonesia) terlalu cepat menarik sehingga kita bisa kelabakan juga. Tapi terlalu lambat ada risiko sistemik,” ujarnya.
Memang pemulihan ekonomi AS yang cepat memicu inflasi. Sebab pada akhir 2021 angka inflasi Amerika telah mencapai 7 persen. Belum lagi, kebijakan moneter AS yang perlu diwaspadai dengan menaikkan suku bunga acuan pada Maret mendatang.
Isu lain yang perlu jadi perhatian, kata Teguh, adalah penyiapan skenario pemulihan ekonomi pasca-pandemi agar Indonesia dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen.
“Kita mendorong green digital sustainability recovery, ini menurut saya penting karena era digital ini perlu didorong,” katanya.
