Jakarta, FORTUNE - Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, meminta pemerintah mewaspadai tekanan inflasi pada semester pertama 2023 khususnya di wilayah Bali dan Nusa Tenggara (Balinusra), serta Sulawesi dan Papua (Sulapa).
"Kalau kita lihat proyeksi inflasi di 2023, itu akan kelihatan sekali secara nasional memang akan turun di 3-4 persen di paruh kedua. Tapi paruh pertama tekanan inflasi masih tinggi khususnya untuk pangan," ujarnya dalam Rapat Koordinasi Nasional Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah se-Indonesia di Sentul City, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Selasa (17/1).
Menurut Perry harga yang diatur pemerintah pada semester pertama perlu dikendalikan terutama di Balinusra dan Sulapa.
Untuk komponen volatile food (pangan bergejolak), misalnya, pemerintah perlu memperhatikan masalah cuaca yang dapat menganggu produktivitas tanaman pangan, serta keseimbangan, dan ketersediaan pasokan maupun distribusi barang.
Selain itu, komponen harga yang diatur pemerintah (administered price) seperti tarif air di daerah serta berbagai ongkos yang berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah, juga perlu kita dikendalikan.
"Bali Nusra, dan Sulawesi Papua itu ada kecenderungan inflasinya naik sehingga kita harus melihat berbagai faktor-faktornya," katanya.
Untuk komponen inti, kata Perry, "akan kendalikan dari sisi moneter berkoodinasi dengan pemerintah."
Konsumsi perlu lebih didorong
Selain inflasi, Perry juga menyampaikan pentingnya mendorong konsumsi pada sektor yang selama ini masih terbatas. Misalnya sektor perdagangan, hotel dan restoran dengan tetap waspada agar Covid-19 tidak menyebar kembali dengan vaksin dan lain-lain.
"Kedua memperkuat sektor ekonomi yang selama ini masih terkendala antara lain perdagangan, transportasi hotel dan restoran khususnya di Bali Nusra itu masih kurang demikian juga pertanian maupun yang lain," ujarnya.
Sejauh ini, menurut Perry, pertumbuhan ekonomi Indonesia memang sudah lebih tinggi dibandingkan masa pandemi Covid-19. Namun, jika dilihat tiga tahun terakhir, ada beberapa daerah yang pertumbuhannya seharusnya bisa lebih tinggi, "antara lain adalah Kalimantan yang kita bandingkan PDRB-nya sekarang, itu masih 8 persen di atas pre Covid-19. Demikian juga dengan Sulawesi Papua dan Bali Nusa Tenggara," katanya.
