Jakarta, FORTUNE – Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM), Teten Masduki, menyatakan penyaluran kredit perbankan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) masih tergolong rendah karena baru mencapai 19,8 persen.
Teten lantas membandingkannya dengan negara lain, seperti Korea Selatan, yang penyalurannya bisa 81 persen.
“Kita malu dong sama Korea Selatan yang enggak punya Pancasila kredit perbankannya sudah 81 persen. Nah, kita sekarang baru 19,8 persen,” kata Teten, dalam konferensi pers Blibli dan JumpStart di Grand Indonesia Jakarta, Senin (30/5).
Data Statistik Perbankan Indonesia Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan porsi kredit UMKM lebih tinggi ketimbang pernyataan Teten. Menurut data tersebut, outstanding kredit UMKM per Februari 2022 mencapai Rp1.232 triliun, atau setara 21,4 persen dari Rp5.762 triliun total pinjaman bank umum.
Tahun lalu, porsi kredit UMKM 21,2 persen, dan pada 2020 mencapai 19,9 persen. Pada 2019, kredit UMKM menyumbang 19,7 persen terhadap total pinjaman bank umum.
Pemerintah menargetkan kredit porsi pembiayaan UMKM pada 2024 akan mencapai 30 persen. “Kami akan terus naikkan supaya UMKM itu bukan hanya bisa mengakses modal kerja, tapi juga untuk modal investasi untuk pengembangan usahanya,” katanya.
Kredit UMKM dinamis
Industri perbankan, menurut Teten, menyadari betul kinerja kredit UMKM yang lebih dinamis di masa pandemi COVID-19 ketimbang korporasi. Dia menyebut UMKM mau tak mau harus bertahan sebab keberlangsungannya berkaitan dengan ekonomi keluarga.
Sedangkan, korporasi di situasi krisis seperti ini, lebih condong untuk wait and see, dengan menunda ekspansi bisnis dan investasi baru.
Menurut data OJK, kredit UMKM Februari tahun ini berhasil tumbuh 14,3 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), atau lebih tinggi ketimbang 6,3 persen pertumbuhan kredit bank umum. Tahun lalu, kredit UMKM melaju 12,2 persen, sedangkan kredit bank hanya 5,2 persen.
UMKM juga merupakan tulang penggung perekonomian nasional. Teten mengutip data yang menunjukkan usaha kecil menyumbang 97 persen lapangan pekerjaan. “Jadi kalau tanpa ini sudah huru-hara nih ini negara. Ya kalau enggak disediakan lapangan kerja oleh UMKM,” ujarnya.
Pemerintah pun menggulirkan sejumlah kebijakan demi mendukung UMKM. Sebagai misal, kewajiban bagi kementerian dan lembaga (K/L) serta pemerintah daerah untuk belanja produk lokal minimal 40 persen dari anggaran. Kebijakan ini diklaim sanggup menambah lapangan kerja hingga 2 juta orang.
Dalam kesempatan tersebut, Teten kembali menyampaikan bahwa Indonesia bisa meniru Korea Selatan dalam perkara loyalitas terhadap produk lokal. “Anak-anak muda sekarang justru sekarang sudah ada perkembangan bagus karena enggak mau lagi pakai brand besar. Mereka lebih pintar, beli produk yang unik dan langka, tapi terjangkau oleh kantong,” katanya.
