Jakarta, FORTUNE - Studi Report to The Nations yang dilakukan pada tahun 2020 oleh Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) mencatat, Indonesia menjadi negara dengan kasus fraud/penipuan keuangan terbanyak dari sebanyak 16 negara Asia Pasifik yang diteliti.
Tercatat, dalam setahun, kasus fraud keuangan di Indonesia mencapai 36 kasus, diikuti China sebanyak 33 kasus dan Australia 29 kasus. Seperti diketahui, fraud pada industri keuangan dapat terjadi baik secara internal maupun eksternal perusahaan.
Menanggapi hal tersebut, perusahaan manajemen fraud global serta intelijen data, GBG, mengungkapkan kondisi fraud yang terjadi dapat berdampak besar terhadap industri keuangan nasional.
Business Development Manager GBG Stephen Tjokro menyebut, salah satu kondisi fraud yang marak terjadi belakangan ini ialah penipuan social engineering dengan memanipulasi psikologis dari seseorang untuk tujuan mendapatkan informasi pribadi yang sifatnya rahasia. Kondisi tersebut tentu bukan hanya merugikan nasabah namun juga untuk perbankan dan industri.
“Petama ialah dampak kerugian (akibat fraud) secara financial, adalah bank yang mengalami kerugian ya, harus ganti dana nasabah,” kata Stephen saat Media Roundtable di Jakarta, Rabu (27/7).
Fraud berpotensi tingkatkan NPL
Dampak kerugian kedua lanjut Stephen ialah menurunnya kualitas kredit perbankan akibat kesalahan data atau perubahan data nasabah yang disebabkan oleh orang tidak bertanggung jawab. Sebab, dalam pengajuan kredit, bank menilai kemampuan bayar dari nasabah. Oleh karena itu, data calon penerima kredit harus sesuai dan kredibel.
“Karena apa yang diperkirakan nasabah asli datanya (mampu bayar) ternyata itu hanya modus kriminal. Jadi biasanya meningkat kredit macet atau NPL,” kata Stephen.
Kerugian ketiga yang disebabkan oleh fraud ialah adanya pinalti dari regulator kepada bank yang memiliki angka fraud yang tinggi. Hal ini tentu mengganggu sistem keuangan yang juga bisa berdampak terhadap kepercayaan masyarakat terhadap industri keuangan.
“Faktor lain yang jadi sangat penting adalah reputasi list, jadi reputasinya (bank) di masayarakat jatuh sehingga nasabah tidak percaya lagi terhadap lembaga keuangan. Itu yang menjadi hal hal yang sangat penting dampaknya kalau tidak melakukan deteksi fraud dengan baik,” kata Stephen.
Regulator dorong penerapan anti fraud
Dengan berbagai kasus terkait keamanan dan penipuan perbankan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah merilis Peraturan nomor 39/POJK.03/2019 mengenai penerapan Strategi Anti Fraud (Fraud Detection Strategy) Bank Umum. Hal tersebut menjadi langkah nyata regulator untuk mengantisipasi fraud.
Di sisi lain, Bank Indonesia (BI) juga merilis pasal-pasal yang mewajibkan adanya prosedur dan sistem pengelolaan fraud bagi penyelenggara infrastruktur sistem pembayaran. Sebagaimana tertuang dalam PBI nomor 23/7/PBI/2021, sehingga di tahun 2022 ini, penerapan Fraud Detection Strategy ini sudah menjadi kewajiban bagi institusi perbankan dan keuangan.
