Jakarta, FORTUNE - Guna mencegah bank umum berskala besar jatuh dan berdampak sistemik ke perekonomian Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Peraturan OJK (POJK) 5 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum (POJK 5/2024).
Kepala Eksekutif Pengawaa Perbankan, Dian Ediana Rae menjelaskan, dengan POJK ini, kemungkinan permasalahan bank dapat dihindari atau terdeteksi dan diselesaikan lebih cepat.
“Ketentuan ini penting dalam mengantisipasi situasi geopolitik global yang bergejolak yang dapat mengganggu perekonomian nasional dan kegiatan usaha bank. Dengan diterbitkannya POJK ini, diharapkan akan semakin mendorong perbankan dalam mendukung perekonomian nasional dan menjaga kepercayaan masyarakat,” kata Dian melalui keterangan resmi yang dikutip di Jakarta, Senin (22/4).
Dalam menetapkan Bank Sistemik, lanjut Dian, selain berkoordinasi dengan Bank Indonesia (BI), OJK juga berkoordinasi dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Hasil penetapan Bank Sistemik disampaikan OJK kepada Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dan mempertegas masa berlaku penetapan Bank Sistemik serta pembentukan capital surcharge.
Dian menjelaskan, dalam metodologi penetapan Bank Sistemik, menambahkan subindikator keterkaitan transaksi antarbank dalam pasar uang (network analysis of the interbank system) pada indikator keterkaitan dengan sistem keuangan (interconnectedness).
Semua bank wajib sampaikan recovery plan
Selanjutnya, dalam aturan itu OJK juga melakukan pengkinian aturan terkait rencana aksi pemulihan atau recovery plan. Ketentuan terkait recovery plan diperluas tidak hanya bagi bank sistemik namun juga bagi bank selain bank sistemik.
Sehubungan dengan hal tersebut, POJK Kluster SSK ini mengkinikan pengaturan dimaksud, dimana ketentuan mengenai recovery plan berlaku bagi seluruh bank umum, yakni bank sistemik, bank selain bank sistemik, dan Kantor Cabang dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri (KCBLN).
“Bank wajib menyampaikan pengkinian Rencana Aksi Pemulihan paling lambat akhir bulan November bagi pengkinian secara berkala, atau satu bulan setelah evaluasi dan pengujian (stress testing) berdasarkan kondisi tertentu yang akan berpengaruh signifikan bagi bank,” jelas Dian.
Dengan demikian,bank yang telah melakukan kegiatan usaha sebelum tanggal 31 Desember 2023 dan pertama kali dikenakan kewajiban penyusunan dan penyampaian Rencana Aksi Pemulihan kepada OJK, wajib menyampaikan Rencana Aksi Pemulihan kepada OJK untuk pertama kali paling lambat akhir November 2024.
Sedangkan, untuk Bank yang telah melakukan kegiatan usaha sejak tanggal 31 Desember 2023, wajib menyampaikan Rencana Aksi Pemulihan kepada OJK untuk pertama kali paling lambat akhir November setelah satu tahun sejak Bank telah melakukan kegiatan usaha.
