Jakarta, FORTUNE - Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK-OJK) telah melakukan pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto.
Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan, kunjungan dilakukan untuk meningkatkan koordinasi guna memperkuat sinergi dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi. “Kami membahas beberapa hal dan tentunya kami siap untuk meningkatkan koordinasi dengan pemerintah dalam hal ini dengan Kemenko Perekonomian,” kata Mahendra melalui keterangan resmi di Jakarta, Sabtu (20/8).
Selain itu, kedua pihak juga membahas terkait peningkatan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), perkembangan restrukturisasi kredit Covid-19, peningkatan literasi dan inklusi keuangan serta langkah antisipatif dalam memitigasi risiko dampak pelemahan perekonomian global.
Perpanjangan restrukturisasi kredit bakal diarahkan untuk sektor yang belum pulih
Dalam pertemuan tersebut juga dibahas kondisi industri jasa keuangan serta sejumlah fokus dan prioritas kebijakan OJK dalam memberikan kontribusi kepada pembangunan ekonomi dan menjaga stabilitas di sektor jasa keuangan.
Berkaitan dengan kebijakan restrukturisasi Covid-19, Mahendra menyampaikan, saat ini nilai kredit yang direstrukturisasi telah turun secara signifikan menjadi Rp576,17 triliun pada Juni 2022.
Namun demikian, masih terdapat sektor dan daerah tertentu yang masih membutuhkan stimulus dan menjadi fokus perhatian dalam arah kebijakan selanjutnya. Oleh karena itu, perpanjangan restrukturisasi kredit diarahkan untuk sektor yang belum pulih.
Program KEJAR bukukan 49,59 juta rekening baru
Lebih lanjut, mengenai peningkatan literasi dan inklusi keuangan, saat ini OJK telah memiliki sejumlah program, antara lain Program Satu Rekening Satu Rekening (KEJAR) untuk siswa di sekolah.
Sampai dengan kuartal II-2022 tercatat program KEJAR telah membukukan sebanyak 49,59 juta rekening tabungan total nominal Rp27,66 triliun.
Sementara itu, berbagai program juga telah dijalankan melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di seluruh Indonesia yang saat ini telah dibentuk sebanyak 398 TPAKD dengan rincian 34 TPAKD tingkat provinsi dan 364 TPAKD tingkat kabupaten/kota.
Dalam kesempatan itu, Menko Perekonomian mengharapkan OJK untuk terus mendukung program pengembangan UMKM, meningkatkan pendalaman produk khususnya untuk industri keuangan nonbank serta pemahaman literasi dan inklusi keuangan secara keseluruhan hingga ke daerah.
