Jakarta, FORTUNE - Bank Indonesia (BI) menyiapkan lima arah strategi bauran kebijakan moneter di tengah kondisi ekonomi global yang akan melambat dan risiko terjadinya resesi di beberapa negara.
Gubernur BI Perry Warjiyo mengungkapkan, kebijakan moneter BI pada 2023 akan terus difokuskan untuk menjaga stabilitas (pro-stability).
Sementara itu, empat kebijakan Bank Indonesia lainnya yaitu kebijakan makroprudensial, kebijakan sistem pembayaran, kebijakan pendalaman pasar keuangan, dan kebijakan ekonomi keuangan inklusif dan hijau akan terus diarahkan untuk dan sebagai bagian dari upaya bersama dalam mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional (pro-growth).
"Bauran kebjakan Bank Indonesia pada 2023 akan terus diarahkan sebagai bagian dari bauran kebijakan nasional untuk memperkuat ketahanan, pemulihan, dan kebangkitan perekonomian Indonesia," kata Perry melalui keterangan resmi yang dikutip di Jakarta, Kais (1/12).
Kebijakan moneter fokus kendalikan rupiah dan inflasi
Kebijakan moneter BI pada 2023 akan difokuskan pada stabilisasi nilai tukar Rupiah dan pengendalian inflasi agar kembali ke sasaran.
Perry menjelaskan, pihaknya akan secara konsisten melanjutkan respons kebijakan suku bunga, melalui kalibrasi secara terukur (well-callibrated), perencanaan yang matang (well-planned), dan dikomunikasikan secara transparan (well-communicated) untuk memastikan tercapainya sasaran inflasi inti lebih awal yaitu pada semester I 2023.
Menurut Perry, besaran dan waktu respons kebijakan suku bunga tersebut didasarkan pada perkembangan ekspektasi inflasi dan inflasi inti, dibandingkan dengan perkiraan awal dan sasaran yang akan dicapai (data dependent).
Kebijakan makroprudensial dorong kredit bank
Sementara itu, untuk kebijakan makroprudensial dari bank sentral diyakini tetap longgar untuk mendorong kredit dan pembiayaan perbankan pada sektor-sektor prioritas dan UMKM.
Hal ini dilakukan guna mempercepat pemulihan ekonomi nasional, sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan dan mengembangkan inklusi ekonomi dan keuangan hijau.
Perkuat sistem pembayaran
Digitalisasi sistem pembayaran akan terus diperkuat berdasarkan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025.
Perry menyebut, upaya ini dilakukan untuk mengakselerasi integrasi ekonomi dan keuangan digital, kerja sama sistem pembayaran antarnegara, serta tahapan pengembangan Digital Rupiah. Akselerasi tersebut juga sesuai dengan “white paper" yang juga diluncurkan pada penyelenggaraan PTBI 2022.
Kebijakan pendalaman pasar uang
Akselerasi pendalaman pasar uang dan pasar valas sesuai Blueprint Pengembangan Pasar Uang (BPPU) 2025 juga ditempuh untuk memperkuat efektivitas operasi dan transmisi kebijakan.
Menurut Perry, pembangunan pasar uang yang modern dan berstandar internasional, serta pengembangan instrumen pembiayaan termasuk dalam pengembangan keuangan berkelanjutan 2023.
Kebijakan ekonomi keuangan inklusif dan hijau
Di sisi lain, pogram-program pengembangan ekonomi-keuangan inklusif pada UMKM dan ekonomi keuangan Syariah juga terus diperluas, termasuk dengan digitalisasi serta perluasan akses pasar domestik dan ekspor.
"Lima arah kebijakan Bank Indonesia tersebut akan diperkuat dengan koordinasi erat bersama Pemerintah Pusat dan Daerah serta mitra strategis melalui TPIP dan TPID, serta GNPIP di berbagai daerah untuk mendukung pengendalian inflasi," kata Perry.
Perry menyatakan, sinergi kebijakan antara BI dengan kebijakan fiskal Pemerintah dan dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) juga terus diperkuat dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta mendorong kredit/pembiayaan kepada dunia usaha pada sektor-sektor prioritas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, ekspor, serta inklusi ekonomi dan keuangan.
Sinergi erat dengan Pemerintah juga ditempuh untuk menyukseskan Keketuaan Indonesia pada ASEAN 2023, khususnya pada jalur integrasi keuangan.
