Jakarta, FORTUNE - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah buka suara terkait Perry Warjiyo yang diusulkan menjadi calon tunggal Gubernur BI periode 2023-2028. Jokowi membenarkan terkait hal tersebut dan telah disampaikan ke DPR.
Jokowi menilai, kinerja Perry Warjiyo sudah sangat mempuni dan dipercaya mampu menjaga stabilitas makroprudensial di tengah ketidakpastian global.
"Dalam situasi kegentingan global seperti ini, kita tidak ingin mengambil risiko fiskal moneter itu menjadi sangat-sangat penting dan kita harus menempatkan orang yang memiliki jam terbang yang tinggi, memiliki pengalaman yang tinggi," ungkap Jokowi kepada media di Kalimantan Timur, Kamis (23/2).
Perry Warjiyo tercatat menjadi Gubernur BI dengan dua kali periode jabatan yakni sejak 2018 hingga 2023 dan periode kedua di 2023 hingga 2028. Sebelum menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia, Perry menjabat sebagai Deputi Gubernur BI periode 2013-2018. Perry juga pernah menjabat sebagai Asisten Gubernur untuk kebijakan moneter, makroprudensial dan internasional.
Perry Warjiyo juga sempat menduduki posisi penting selama 2 tahun sebagai Direktur Eksekutif di International Monetary Fund (IMF), mewakili 13 negara anggota yang tergabung dalam South-East Asia Voting Group pada tahun 2007-2009.
Dengan segala kemampuan dan elektabilitas Perry Warjiyo yang dimiliki, lantas bagaimana tanggapan bankir di industri keuangan serta DPR-RI terhadap Perry Warjiyo?
Perry Warjiyo dinilai mampu menjaga stabilitas keuangan
Presiden Direktur Bank Central Asia (BCA) Jahja Setiaatmadja menilai, kinerja Perry Warjiyo sudah tidak diragukan lagi dalam menjaga stabilitas ekonomi.
Hal tersebut tercermin pada saat mengendalikan nilai tukar rupiah hingga inflasi dalam negeri di tengah pandemi Covid-19.
"Beliau sudah lakukan yang terbaik, kurs terkendali, inflasi terkendali, dan juga likuiditas diatur dengan baik. Saya kira memang beliau pantas lah meneruskan jabatan sebagai gubernur BI," kata Jahja ketika ditemui di ICE BSD Tangerang, Kamis (23/2).
Seperti diketahui sebelumnya, nilai tukar Rupiah masih berada pada tren menguat hingga Febuari 2023. Hal tersebut tercermin nilai tukar di 15 Februari 2023 yang menguat 2,39 persen dibandingkan dengan level akhir Desember 2022. Apresiasi Rupiah tersebut relatif lebih baik dibandingkan dengan apresiasi mata uang sejumlah negara berkembang lainnya, seperti Filipina (0,99 persen), Thailand (0,85 persen), dan Malaysia (0,27 persen).
Ini catatan DPR untuk Gubernur BI 2023-2028
Pendapat serupa juga disampaikan Ketua Banggar DPR MH Said Abdullah. Ia menilai, sebagai bank sentral, BI memiliki peran yang amat strategis. Oleh sebab itu dibutuhkan kemampuan mengorganisir dan membuat keputusan tepat dalam melakukan berbagai operasi pasar.
"Hal yang perlu dipertimbangkan lainnya, sosok Gubernur BI haruslah yang memiliki jaringan internasional. Hal ini akan menambah kepercayaan pasar, khususnya investor internasional terhadap pasar keuangan Indonesia," kata Said melalui keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat (24/2).
Selain itu, Ia juga memberikan catatan bahwa BI ke depan harus mampu menjaga momentum perrumbuhan. Hal tersebut tertuang dalam aturan Undang Undang No 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK). Ditulis bahwa keseluruhan tugas dan kewenangan BI dalam menjalankan kebijakan makrorudential harus juga diletakkan dalam kerangka pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.
