Jakarta, FORTUNE - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan sejumlah arahan dalam pertemuan tahunan industri jasa keuangan tahun 2022. Dalam arahannya, Jokowi meminta Otoritas Jasa Keuagan (OJK) untuk memperkuat pengawasan industri keuangan di masa pandemi Covid-19 yang belum berakhir.
"Di masa sulit pengawasan (industri keuangan) tidak tidak boleh kendor karena pengawasan yang lemah akan membuka celah, membuka peluang bagi munculnya berbagai modus kejahatan keuangan yang ujung-ujungnya akan merugikan masyarakat," kata Jokowi melalui konfrensi video di Jakarta, Kamis (20/1).
Pertumbuhan jasa keuangan harus dibarengi sektor rill
Jokowi juga mengimbau, untuk terus mengembangkan sektor rill di tengah tumbuhnya industri jasa keuangan. Sebab menurutnya, bilamana sektor rill tidak berjalan, dapat menimbulkan berbagai modus penipuan di masyarakat.
"Jasa Keuangan juga tidak bisa kuat tanpa didukung pergerakan sektor rill. Kalau sektor jasa keuangan hanya memikirkan keuntungan semata tanpa menggerakkan sektor riil akan berpotensi munculnya skema ponzi dan munculnya berbagai modus penipuan investasi dan sejenisnya," kata Jokowi.
Oleh karena itu, Jokowi meminta OJK sebagai motor penggerak pengawasan melaksanakan kebijakan yang dapat mengantisipasi hal tersebut.
Vaksinasi Covid-19 sudah mencapai 301 juta
Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga melaporkan pencapaian vaksinasi yang terus meningkat hingga awal Januari 2022.
Jokowi menyampaikan, hingga hari ini (20/1) vaksinasi Covid-19 telah mencapai 301 juta dosis baik dosis pertama, kedua hingga booster. "Untuk dosis pertama 85 persen dan dosis kedua mencapai 58 persen dan vaksin penguat booster juga sudah kita suntikan mulai sejak 12 Januari 2002 yang lalu," kata Jokowi.
Jokowi terus ingatkan peningkatan porsi kredit UMKM
Jokowi juga menyampaikan kepada seluruh pelaku industri keuangan untuk terus meningkatkan porsi kredit UMKM sebagai penopang pertumbuhan ekonomi nasional.
Sebagaimana diketahui, hingga saat ini porsi kredit UMKM di perbankan masih berada pada kisaran 20 persen. Padahal Pemerintah telah mentargerkan porsi kredit UMKM bisa mencapai 30 persen di 2024.
Dirinya juga mengimbau seluruh pelaku industri keuangan untuk mempermudah akses kredit di masyarakat maupun UMKM agar tidak terjadi kesulitan dalam pengajuan kredit di masyarakat.
